- Kemenkum Malut Sosialisasi Aplikasi E-Harmonisasi kepada Pemda
- Kemenkum Malut Terima 5 Mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair untuk Program Magang
- Kewajiban dan Sanksi Pelaksanaan Harmonisasi Produk Hukum Daerah Dibahas
- Kualitas Perancang Peraturan PerUU Jadi Prioritas Kemenkum Malut dan Ditjen PP
- Mantapkan e-Harmonisasi di Wilayah, Kanwil Kemenkum Malut Menggelar Rapat Virtual
- Pemkab Halsel Manfaatkan Aplikasi e-Harmonisasi dan Indeks Reformasi Hukum
- Pemkab Haltim Patut Perkuat Indeks Reformasi Hukum dan JDIH
- Pendaftaran Peacemaker Justice Award bagi Kades/Lurah Diperpanjang
- Penguatan Reformasi Hukum, Kanwil Kemenkum Malut Gelar IRH di Halbar
- Penuhi Indikator Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025, Kanwil Kemenkum Malut Laksanakan Pendampingan Tim Kerja IRH Pemkot Tidore
- Perkuat Indeks Reformasi Hukum Pemda di Malut, Kadiv P3H Koordinasi dengan BSK
- Pos Bantuan Hukum dan Paralegal Ciptakan Akses Keadilan Masyarakat
- Pos Bantuan Hukum, PJA dan Parletak Jadi Prioritas Kemenkum Malut
- Posbankum Desa Segera Terbentuk, Kemenkum Malut Dorong Melaui Sosialisasi Teknis
- Posbankum di Malut Tuntas 100 Persen, Kakanwil Sampaikan Apresiasi
- Ranperda RPJMD 2025 – 2029 Tidore Kepulauan Diharmonisasi
- Sekwan DPRD Haltim dan Kemenkum Malut Agendakan Harmonisasi 5 Ranperda
- Setwan DPRD Halsel Gandeng Kemenkum Malut Bahas Harmonisasi Sejumlah Raperda
- Sinergi Pemda Penting dalam Percepatan Pendirian Pos Bankum
- Urgensi Penamaan Regulasi Dalam Implementasi Produk Hukum Daerah Berdampak