Ternate - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir menghadiri acara ramah tamah dan perkelanan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Malut, Sufari yang digelar bertempat di Hotel Bella, Rabu malam (29/10/2025).

Acara ini menjadi ajang silaturahmi dan wujud sinergitas dalam menyambut Kepala Kejaksaan Tinggi, Sufari di Malut yang baru dilantik. Dalam sambutanya dirinya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu yang hadir di antaranya forkompinda, pemerintah daerah dan sambutan yang hangat kepada kami dalam rangka perkenalan dan silaturahmi ini.

"Kami meyakini bahwa dalam penyelenggaraan tugas-tugas negara, sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara seluruh unsur forkopimda, pemerintah daerah, dan instansi terkait sangatlah penting. Hanya dengan kerja sama yang baik, pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal dan berkeadilan," ucapnya.

Kakanwil kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir hadir secara langsung menyampaikan ucapan selamat datang dan bertugas kepada Kajati, Sufari. Argap mendukung sinergi dan kolaborasi bersama Kajati Malut dalam upaya memperkuat pelayanan dan penegakan hukum di tengah masyarakat.

“Harapan kami sinergi antara Kanwil Kemenkum Malut dan Kejaksaan Tinggi Malut dapat memperkuat pelayanan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat Maluku Utara,” ungkap Argap.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sarbin Sehe harapannya kepada Kajati Malut untuk berkiprah menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan di Bumi Moloku Kieraha. Sarbin mengatakan Malut merupakan tanah yang penuh sejarah, adat, dan kearifan lokal.

"Harapan kami, kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Tinggi akan terus terjalin dengan baik selama bertugas di Bumi Moloku Kieraha," tuturnya.

Ternate – Kementerian Hukum (Kemenkum) terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelayanan internal melalui Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Veiby Sinta Koloay menyampaikan hasil survei indeks layanan kesekretariatan (ILK) menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu layanan.

“Indeks layanan kesekretariatan juga dimaksudkan agar tercipta birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel di tingkat unit eselon I, kanwil dan UPT,” ungkap Veiby secara virtual pada kegiatan Sosialisasi pelaksanaan survei ILK Semester II Tahun 2025.

Data hasil survei dikelola secara terintegrasi oleh pusat, dan setiap PIC Kanwil diimbau berkoordinasi aktif untuk memastikan seluruh pegawai berpartisipasi sesuai target minimal. Survei ini diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan menjadi alat ukur strategis untuk menilai efektivitas layanan kesekretariatan serta area yang perlu ditingkatkan.

Kaitan dengan itu, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir menyampaikan bahwa survei ILK sangat penting sejalan dengan semangat pembangunan zona integritas Kanwil Kemenkum Malut. Instrumen ILK, lanjut Argap, seperti dukungan anggaran, kepegawaian, teknologi informasi, komunikasi publik, dan layanan fasilitatif lainnya menopang layanan substantif yang berdampak ke masyarakat seperti layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu, layanan kekayaan intelektual, perseroan perorangan, harmonisasi produk hukum daerah, dan layanan lainnya.

“Survei ini menjadi alat evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola layanan dan memastikan kepuasan seluruh pegawai terhadap sistem pendukung organisasi. Pada gilirannya akan menopang layanan eksternal yang berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Argap.

Ia juga menambahkan bahwa transparansi dan keterlibatan seluruh pegawai dalam proses evaluasi kinerja internal merupakan fondasi penting dalam membangun birokrasi modern yang adaptif dan berintegritas.

“Kegiatan seperti ini adalah momentum bagi setiap satuan kerja untuk melihat kembali efektivitas pelayanannya. Dengan data survei yang valid, kita bisa menargetkan perbaikan secara tepat dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi hukum,” pungkasnya.

Setahun Bekerja-Bergerak Berdampak

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#SetahunBerdampak

#malutpastirimoi

#kemenkummalut

#KerjaTerlaksana

Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) terkait paten dan hak cipta, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang, Sri Lastami menjelaskan arah kebijakan pengenaan tarif terhadap paten dan hak cipta yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dengan meningkatnya permohonan hak cipta di bidang digital serta permohonan paten dari lembaga pendidikan serta penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah.

“Untuk itu, penting meningkatkan literasi kekyaan intelektual, pendampingan pendaftaran/pencatatan dari kanwil, kolaborasi lintas lembaga agar kebijakan tarif ini semakin inklusif dan berkeadilan,” ungkap Sri.

Selanjutnya, Direktur Teknologi Informasi DJKI, Ika Ahyani Kurniawati, menyampaikan bahwa DJKI terus melakukan percepatan digitalisasi layanan KI dengan penguatan keamanan data dan pemanfaatan teknologi terkini yang memudahkan masyarakat dalam melindungi hak cipta dan patennya.

“Kami juga mulai mengoptimalkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses penelusuran paten dan pengelolaan pangkalan data nasional untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing layanan digital,” jelasnya.

Sementara itu, Ni Ketut Supasti Dharmawan, akademisi dari Universitas Udayana, mendorong pentingnya penerapan strategi participatory learning action (PLA) untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan pelaku usaha dalam proses pendaftaran paten dan permohonan keringanan biaya,” ujarnya.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mendorong pentignnya peran pelindungan hak cipta dan paten dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi kreatif di Maluku Utara. Argap bersama jajaran Kemenkum Malut terus menjalin kerja sama dengan universitas, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat dalam meningkatkan pelindungan hak cipta para musisi dan civitas akademika, serta paten dari universitas dan litbang pemerintah.

“Kami mendorong agar kebijakan tarif layanan paten dan hak cipta benar-benar berpihak kepada masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif di daerah. Kanwil Kemenkum Malut siap menjadi jembatan antara DJKI dengan pelaku UMKM, akademisi, dan lembaga riset dalam memperluas literasi dan layanan kekayaan intelektual,” ujar Argap.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tarif ini jangan hanya dilihat dari sisi administratif, tapi juga sebagai instrumen pemberdayaan dan penguatan daya saing daerah. Dengan dukungan teknologi dan literasi hukum yang baik, Kanwil Kemenkum Malut siap mendorong Malut menjadi salah satu pusat kreativitas dan inovasi di kawasan timur.

“Kanwil Kemenkum Malut menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional di bidang kekayaan intelektual, mendorong percepatan layanan paten dan hak cipta, serta memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah di Maluku Utara,” pungkas Argap.

Setahun Bekerja-Bergerak Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#malutpastirimoi
#kemenkummalut
#KerjaTerlaksana

Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir mengikuti secara virtual Pembukaan Training of Facilitator (ToF) Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan IX Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Senin (27/10).

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani saat membuka secara resmi kegiatan menyampaikan bahwa KUHP baru merupakan sejarah penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pada awal tahun 2023, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026.

“KUHP baru ini merupakan hasil kerja panjang, kolaboratif, dan penuh pertimbangan dari berbagai pihak, baik akademisi, praktisi, hingga masyarakat,” jelas Gusti Ayu.

Ia juga menekankan bahwa kegiatan ToF merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia hukum yang kompeten, serta diharapkan dapat menciptakan efek bola salju (snowball effect) dalam penyebarluasan pemahaman KUHP baru di seluruh wilayah Indonesia.

“Kita berharap para fasilitator dapat menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan KUHP baru kepada masyarakat, agar implementasinya berjalan efektif dan diterima luas,” ujarnya.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir turut mengikuti secara virtual kegiatan tersebut bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi dan jajaran. Argap mengatakan dukungannya terhadap pelaksanaan ToF Implementasi KUHP sebagai langkah strategis dalam memperkuat kesiapan sumber daya manusia hukum di daerah.

“Kemenkum Malut mendukung penuh pelaksanaan ToF ini sebagai bagian dari kesiapan nasional menuju implementasi KUHP baru. Penting bagi seluruh jajaran di wilayah Maluku Utara untuk memahami substansi hukum pidana modern ini agar dapat menyosialisasikannya dengan baik kepada masyarakat,” ujar Argap.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi KUHP baru tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas SDM hukum yang mampu menjadi fasilitator, pendamping, dan penyuluh hukum yang efektif di masyarakat.

“Transformasi hukum pidana melalui KUHP baru ini adalah tonggak sejarah penting. Tugas kita di daerah adalah memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan berjalan dengan pemahaman yang utuh, adil, dan berpihak pada nilai kemanusiaan,” pungkasnya.

Setahun Bekerja-Bergerak Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#malutpastirimoi
#kemenkummalut
#KerjaTerlaksana

Ternate – Pendaftaran merek bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi sangat penting untuk memberikan pelindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi produk dan jasa. Untuk itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Malut memperkuat sinergi dalam meningkatkan pendaftaran merek UMKM di Malut.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir menyampaikan dukungannya atas upaya Pemprov Malut mendorong peningkatan pelindungan kekayaan intelektual khususnya melalui pendaftaran merek pelaku usaha di Malut. Hal ini penting sebab, masyarakat Malut memiliki ragam potensi di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, industri olahan, industri kreatif, dan sektor lainnya yang dapat dikembangkan.

“Kanwil Kementerian Hukum terus mendorong sinergi pemerintah daerah dalam memberikan pelindungan bagi pelaku usaha, baik mikro, kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang melalui pendaftaran merek. Termasuk merek kolektif yang melibatkan kelompok masyarakat,” ungkap Argap Situngkir, Selasa (28/10).

Berdasarkan data sejak Januari – Oktober 2025, jumlah merek di Malut sebanyak kurang lebih 40an yang telah mendaftar. Hal ini menunjukan masih banyak potensi yang dapat digarap termasuk melalui dorongan pemerintah daerah kepada UMKM.

Analis Kekayaan Intelektual Madya, M. Ikbal dan Analis KI Muda M. Iqbal saat berkoordinasi menyampaikan tata cara pendaftaran merek, mulai dari tahapan pengecekan ketersediaan merek, pengisian formulir permohonan, hingga pengunggahan dokumen yang diperlukan.

“Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku Utara dapat membuka akun tersendiri agar nantinya bisa menginventarisir UMKM binaannya, sehingga nantinya bisa diketahui merek dari UMKM yang sudah terlindungi dan yang belum terlindingi. Kanwil Kemenkum Maluku Utara siap untuk melakukan pendampingan terkait proses pembuatan akun dan pendaftaran,” ungkap Ikbal.

Perwakilan Disparekraf Pemprov Malut, Fauzan Samalagi menyampaikan bahwa pihaknya berupaya melindungi identitas dan legalitas produk UMKM binaannya yang ada di Malut.

“Perlindungan hak kekayaan intelektual merek UMKM di Malut terkait produk pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan dapat mendukung usahanya semakin maju dan berkembang,” pungkasnya.

Setahun Bekerja-Bergerak Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#malutpastirimoi
#kemenkummalut
#KerjaTerlaksana