Labuha – Koperasi merah putih pada desa dan kelurahan didorong untuk dapat mendaftarkan merek kolektif berbasis pada potensi lokal masyarakat. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir dalam keterangannya menyampaikan merek kolektif merupakan upaya Kemenkum untuk menjaga kualitas produk secara kolektif dan memperkuat daya saing anggota masyarakat dalam satu komunitas termasuk pada koperasi merah putih.

"Kanwil Kemenkum Malut mendorong agar 1.185 koperasi merah putih di Malut, termasuk 249 koperasi di Halsel dapat memiliki merek kolektif berbasis pada potensi lokal masyarakat, baik di sektor perikanan, pertanian, dan usaha lainnya," ungkap Argap.

Kaitan dengan itu, Analis Kekayaan Intelektual Madya, M. Ikbal dan tim saat menyambangi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Halsel mendorong pentingnya pemetaan potensi ekonomi di desa/kelurahan sebagai dasar penyusunan dokumen persyaratan merek kolektif untuk didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum.

“Merek kolektif koperasi merah putih dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat nantinya,” ungkap Ikbal di Labuha, Halsel, Kamis (4/12).

Kepala Dinas Perindagkop, Ardiani Radjiloen menyampaikan keseriusan Pemkab Halsel dalam pemberdayaan koperasi merah putih. Ia mengatakan bahwa 249 desa di Halsel memiliki produk lokal di bidang pertanian, perikanan, jasa, dan jenis lainnya.

“Pemkab Halsel sangat antusias sebab pendaftaran merek kolektif selain memberikan pelindungan hukum, juga meningkatkan nilai produk masyarakat kecil di desa-desa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemekum Malut juga menyerahkan dua sertifikat merek UMKM dari Halsel yang diterima secara simbolis oleh Kadis Perindagkop yakni merek basayangan dan merek putri bajo. Sebagai penanda komitmen Kemenkum Malut mendorong pelaku usaha kecil untuk naik kelas.

Guna memberikan kemudahan, Kemenkum Malut mendorong Dinas Perindagkop dapat mengeluarkan rekomendasi kepada pelaku usaha kecil, agar biaya pendaftaran lebih terjangkau senilai Rp500 ribu, dibanding perorangan senilai Rp1,8 juta.

Maba – Masyarakat Maluku Utara (Malut) khususnya Halmahera Timur (Haltim) memiliki ragam karya intelektual yang mengandung unsur warisan budaya yang terus dikembangkan dari generasi ke generasi. Pengetahuan tradisional tersebut di antaranya pembuatan sagu maba (ette mobon) gohu bia (kerang) boki (wir-wor dur) sampai tradisi meminta petunjuk kepada tetua (mpyake syarat).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Malut, Budi Argap Situngkir dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa saat ini timnya tengah menginventarisir seluruh kekayaan intelektual komunal (KIK) di Malut yang akan dilindungi melalui pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum.

KIK tersebut, lanjut Argap, di antaranya seperti pengetahuan tradisional masyarakat yang terus dipertahankan secara turun temurun. Sebab, pengetahuan tradisional merupakan karya intelektual yang mengandung unsur warisan budaya, dihasilkan, dikembangkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi oleh komunitas atau masyarakat tertentu.

“Sinergi seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah dan komunitas masyarakat sangat penting dalam upaya pelindungan kekayaan intelektual komunal,” ungkap Argap, Rabu (3/12).

Kaitan dengan itu, Analis Kekayaan Intelektual Madya, Mohammad Ikbal bersama tim saat berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Haltim menyampaikan bahwa inventarisasi ini menjadi langkah awal dalam proses pendaftaran KIK secara resmi ke DJKI Kemenkum.

“Dengan pendataan yang akurat, kami dapat membantu masyarakat memperoleh hak perlindungan hukum atas warisan budaya mereka, sekaligus membuka peluang pemanfaatan ekonomi kreatif,” tuturnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Haltim, Muhtar Hi. Muhammad menyampaikan bahwa selain Sagu Maba dan Gohu Bia Boki, terdapat ada beberapa Kekayaan Intelektual Komunal yang akan diusulkan oleh Pemkab Haltim untuk dilindungi melalui pencatatan Kemenkum.

Ia mengatakan bahwa terdapat banyak ekspresi budaya tradisional di Haltim seperti adalah egen lingin (tradisi meratakan kuburan), hadiat smengit (tradisi mengirimkan doa untuk arwah atau orang yang telah meninggal), tcung yebey peo (tradisi memasuki rumah baru), dan arwahan gamrange (ritual menghubungkan manusia dengan arwah para leluhur).

“Ini budaya tradisional yang masih bertahan dari secara turun temurun. Hal ini penting untuk dilindungi agar tetap lestari,” ungkapnya.

Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Haltim tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, bertempat di aula Gamalama Kanwil, Kamis (4/12).

Rapat harmonisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulfahmi, dan Tim Kerja Harmonisasi (TKH), perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Haltim, Perancang Perda dari Bagian Hukum dan Organisasi Setda, Bidang Pengolahan Data dan Informasi, dan Bagian Pemasaran dan Perizinan Dinas Pariwisata Haltim.

Perancang Peraturan PerUU Kemenkum Malut, Ekky Indra Wijaya, saat membuka menegaskan pentingnya harmonisasi sebagai mekanisme untuk memastikan kualitas regulasi daerah tetap selaras dengan kewenangan, substansi, serta standar pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Ranperda ini memiliki posisi strategis bagi Halmahera Timur. Sektor pariwisata merupakan pengungkit ekonomi masyarakat. Karena itu, proses harmonisasi harus dilakukan secara cermat,” ujar Ekky.

Perwakilan Pemkab Haltim, Rusli M. Hasan, menyampaikan bahwa Ranperda Kepariwisataan tersebut merupakan produk legislasi beberapa tahun lalu yang belum sempat dibahas. Ia berharap kegiatan harmonisasi ini dapat menjadi titik awal untuk memastikan penyempurnaan regulasi daerah sebelum dibawa pada proses legislasi lebih lanjut.

Hasil analisis TKH Kanwil Kemenkum Malut terhadap Ranperda Kepariwisataan, menemukan bahwa substansi peraturannya tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama UU Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, serta Permenparekraf Nomor 6 Tahun 2025. Selain itu, sebagian besar pasal dinilai sebagai saduran sehingga tidak memenuhi standar pembentukan norma yang baik. Atas dasar tersebut, Ranperda Kepariwisataan untuk saat ini dinyatakan belum dapat dilanjutkan.

Dalam sesi diskusi, Kabag Pemasaran dan Perizinan Dinas Pariwisata Haltim, Rachmat meminta penjelasan mengenai kemungkinan mengajukan kembali Ranperda Kepariwisataan setelah dilakukan perbaikan. TKH menjelaskan bahwa Ranperda dapat diajukan kembali dengan substansi yang telah diperbarui agar selaras dengan regulasi nasional dan mencerminkan kebutuhan daerah secara aktual.

“Pemkab Haltim akan menindaklanjuti hasil harmonisasi ini, dengan memperbaiki beberapa catatan dari Kemenkum Malut. Kami akan mengajukan kembali Ranperda Kepariwisataan setelah dilakukan perbaikan,” terangnya.

Kadiv P3H Zulfahmi, yang menegaskan bahwa harmonisasi merupakan amanat UU 13/2022 untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir dalam keterangannya mengapresiasi Pemkab Haltim yang telah mengusulkan beberapa rancangan regulasi termasuk Ranperda Kepariwisataan. Argap menilai hasil harmonisasi penting untuk ditindaklanjuti guna memastikan lahirnya Perda Kepariwisataan yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Kami mengapresiasi harmonisasi ini, dan mendorong agar setiap pemda dapat melewati tahapan harmonisasi untuk dilakukan analisis dan kajian sehingga perda yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah maupun masyarakat,” ungkap Argap.

Haltim sendiri memiliki ragam potensi sumber daya alam khususnya di bidang pariwisata. Seperti Pantai Jara-jara, Air Terjun Tiga Bidadari, Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, dan Hutan Mangrove. Lahirnya Perda Kepariwisataan Haltim nantinya sebagai payung hukum pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

Ternate – Perusahaan memiliki peran sentral dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility) sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah. Guna mendorong peran tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim), bertempat di aula Gamalama Kanwil, Kamis (4/12).

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir terus mendorong lahirnya regulasi daerah yang memiliki dampak positif bagi masyarakat maupun daerah. Untuk itu, Argap menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa setiap ranperda termasuk Ranperda CSR Haltim benar-benar siap menjadi instrumen kebijakan yang melindungi kepentingan masyarakat, memperkuat tanggung jawab sosial dan lingkungan.

“Harmonisasi ini penting sebagai mekanisme untuk memastikan kualitas regulasi daerah tetap selaras dengan kewenangan, substansi, serta standar pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Argap dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Malut siap mendampingi pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyempurnaan produk hukum sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

Selanjutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi memimpin rapat harmonisasi menegaskan bahwa harmonisasi merupakan amanat UU Nomor 13 Tahun 2022 untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Proses harmonisasi ranperda ini juga wajib rampung dalam lima hari kerja melalui aplikasi e-harmonisasi,” ungkapnya.

Perancang Peraturan PerUU Madya, Ekky Indra Wijaya, mengatakan Ranperda CSR ini memiliki posisi strategis bagi Haltim, sebab CRS jadi instrumen untuk menjamin tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Malut kemudian memaparkan hasil analisis terhadap Ranperda CSR, yang dinyatakan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya karena sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Namun, terdapat sejumlah catatan teknis yang wajib diperbaiki.

Termasuk penulisan konsideran, ketentuan umum, dasar hukum, frasa normatif, hingga penyusunan diktum yang harus diselaraskan dengan UU 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perwakilan Pemkab Haltim, Rusli M. Hasan, menyampaikan bahwa Ranperda CSR merupakan produk legislasi beberapa tahun lalu yang belum sempat dibahas. Ia berharap kegiatan harmonisasi ini dapat menjadi titik awal untuk memastikan penyempurnaan regulasi daerah sebelum dibawa pada proses legislasi lebih lanjut.

“Harapannya harmonisasi ini dapat menyempurnakan Rancangan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,” tuturnya.

Haltim merupakan wilayah strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan Provinsi Malut. Kedudukan perusahaan di Haltim yang bergerak di sektor pertambangan, kelautan, dan industri lainnya patut ditopang dengan regulasi yang mengatur dengan tegas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ternate – Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada pemerintah daerah bertujuan untuk mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan akses informasi hukum secara sistematis dan terintegrasi di daerah yang dapat diakses oleh publik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Haltim tentang JDIH, bertempat di aula Gamalama Kanwil, Kamis (4/12).

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengatakan harmonisasi Ranperda JDIH sangat penting sebagai mekanisme untuk memastikan kualitas regulasi daerah tetap selaras dengan kewenangan, substansi, serta standar pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih, kata Argap, JDIH merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas informasi hukum di daerah yang dapat diakses seluruh pihak.

“Harmonisasi Ranperda JDIH bertujuan untuk meningkatkan akses informasi hukum, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, mendukung pembangunan hukum nasional dan daerah,” ujar Argap.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi saat memimpin rapat harmonisasi menegaskan bahwa harmonisasi merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Proses harmonisasi ranper ini juga wajib rampung dalam lima hari kerja melalui aplikasi e-harmonisasi,” ungkapnya.

Perwakilan Pemkab Haltim, Rusli M. Hasan, menyampaikan bahwa Ranperda JDIHN merupakan produk legislasi beberapa tahun lalu yang belum sempat dibahas. Ia berharap kegiatan harmonisasi ini dapat menjadi titik awal untuk memastikan penyempurnaan regulasi daerah sebelum dibawa pada proses legislasi lebih lanjut.

“Harapannya harmonisasi ini dapat menyempurnakan Ranperda JDIH, dan kami siap melakukan penyempurnaan jika terdapat catatan dari Kanwil Kemenkum Malut,” tuturnya.

Perancang Peraturan PerUU Madya, Ekky Indra Wijaya menegaskan Ranperda JDIH ini memiliki posisi strategis bagi Haltim untuk mendorong transparansi dan layanan informasi hukum daerah.
“Karena itu, proses harmonisasi harus dilakukan secara cermat,” ujar Ekky.

Hasil harmonisasi yang dibacakan Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Malut menyatakan Ranperda JDIH dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya karena sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Namun, terdapat sejumlah catatan teknis yang wajib diperbaiki.

“Ranperda JDIH ini dapat dilanjutkan, namun perlu diperbaiki dan disempurnakan penulisan konsideran, ketentuan umum, dasar hukum, frasa normatif, hingga penyusunan diktum yang harus diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Melalui proses harmonisasi ini, Pemkab Haltim menyatakan kesiapan melakukan penyempurnaan draft ranperda, sehingga diharapkan dapat menghadirkan peraturan daerah yang lebih berkualitas, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.