Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melaksanakan koordinasi strategis bersama Pemerintah Kota Ternate terkait harmonisasi produk hukum daerah, peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH), serta pengelolaan dan pelaporan e-Report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Selasa (3/2). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Ternate ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas reformasi hukum dan tata kelola regulasi di daerah.

Koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana, bersama jajaran, dan disambut langsung oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Ternate, Toto Sunarto. Dalam pertemuan tersebut, Mia Kusuma Fitriana menekankan pentingnya harmonisasi sebagai syarat formil dalam pembentukan produk hukum daerah guna memastikan setiap regulasi yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain harmonisasi, Mia juga menyoroti penurunan capaian IRH Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2025, setelah sebelumnya meraih predikat istimewa pada tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa penilaian IRH bersifat kumulatif dan menuntut pemenuhan seluruh indikator secara konsisten dan berkelanjutan.

“Kanwil Kemenkum Maluku Utara siap mendampingi Pemerintah Kota Ternate dalam pemenuhan data dukung agar capaian IRH dapat kembali meningkat di tahun ini,” ungkap Mia.

Pada kesempatan yang sama, Mia Kusuma Fitriana turut mengingatkan pentingnya ketertiban dan ketepatan waktu pelaporan e-Report JDIH sebagai bagian dari indikator reformasi hukum serta wujud keterbukaan dan akuntabilitas informasi hukum daerah. Ia menyampaikan bahwa Kanwil Kementerian Hukum telah memfasilitasi koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Diskominfo, dan BPHN untuk memperkuat pemahaman teknis pelaporan JDIH, sehingga kendala yang selama ini dihadapi dapat diminimalisir.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Ternate, Toto Sunarto, mengakui masih minimnya harmonisasi produk hukum daerah yang dilakukan ke Kanwil Kemenkum Maluku Utara serta adanya kendala teknis dalam pemenuhan data dukung IRH pada tahun sebelumnya. Ia menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Ternate untuk meningkatkan intensitas koordinasi, harmonisasi regulasi, serta pemenuhan indikator IRH dan JDIH agar capaian reformasi hukum daerah dapat kembali optimal.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir yang akrab disapa BAS menyambut baik koordinasi strategis tersebut dan menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung Pemerintah Kota Ternate.

“Pengharmonisasian produk hukum daerah, peningkatan Indeks Reformasi Hukum, serta pengelolaan JDIH yang tertib merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.Kanwil Kemenkum Maluku Utara siap mendorong dan mendampingi pemerintah daerah agar reformasi hukum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan,” ujar Argap.

Lebih lanjut, Argap menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap reformasi hukum di Kota Ternate tidak hanya tercermin dalam nilai dan indeks, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melaksanakan Koordinasi Strategis bersama Pemerintah Kota Ternate terkait optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kelurahan se-Kota Ternate, Selasa (3/2). Kegiatan ini berlangsung di Kantor Wali Kota Ternate sebagai bagian dari upaya penguatan akses keadilan bagi masyarakat di tingkat kelurahan.

Koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana, beserta jajaran, yang disambut oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ternate, Fachruddin. Dalam pertemuan tersebut, Kadiv P3H menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran 78 Posbankum yang telah terbentuk di seluruh kelurahan, sekaligus melakukan pengecekan langsung terhadap kinerja, administrasi, dan pelaporan Posbankum.

Mia Kusuma Fitriana menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan dukungan komunikasi yang intens antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate, terutama menjelang rencana kick off peresmian Posbankum pada April 2026. Ia juga menyoroti masih rendahnya partisipasi paralegal dalam pelatihan, padahal peran paralegal sangat krusial untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat kelurahan. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum Maluku Utara mendorong adanya penjadwalan kunjungan dan asistensi secara bertahap ke Posbankum agar sosialisasi dan penguatan kapasitas dapat dilakukan secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ternate, Fachruddin, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan inisiatif Kanwil Kemenkum Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ternate siap terlibat langsung dan memfasilitasi pertemuan dengan kelurahan serta Posbankum, karena keberadaan Posbankum dinilai sangat strategis sebagai sarana awal masyarakat memperoleh informasi, pendampingan, dan penyelesaian permasalahan hukum secara mudah dan terjangkau.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, mendukung penuh langkah koordinasi strategis tersebut. Menurutnya, penguatan Posbankum merupakan bagian penting dari upaya negara menghadirkan layanan hukum yang dekat dengan masyarakat.

“Posbankum harus benar-benar menjadi garda terdepan dalam memberikan akses keadilan di tingkat kelurahan. Karena itu, sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat, baik dalam pembinaan, pengawasan, maupun peningkatan kapasitas paralegal,” ujar Argap.

Lebih lanjut, Argap mendorong seluruh jajaran untuk memastikan Posbankum tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga berfungsi secara nyata melalui layanan yang responsif, tertib pelaporan, dan berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan, Posbankum di Kota Ternate diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di tingkat akar rumput,” pungkasnya.

Ternate - Manajemen talenta merupakan program prioritas Kementerian Hukum (Kemenkum) termasuk di lingkup Kantor Wilayah Maluku Utara (Malut) sebagai bentuk penguatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Malut, Rian Arvin menyampaikan arahan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas bahwa Kemenkum fokus pada penerapan manajemen talenta untuk menciptakan sistem merit yang mengedepankan kompetensi dan kinerja ASN.

Rian melanjutkan, manajemen talenta berfokus pada pemetaan ASN berpotensi tinggi untuk suksesi kepemimpinan dan kebutuhan strategis organisasi.

“Untuk itu, saya mengajak seluruh jajaran Kemenkum Malut terus meningkatkan kompetensi dan kinerja sehingga box kinerja setiap pegawai dapat meningkat, dan menjadi dasar dalam penempatan posisi strategis organisasi,” ungkap Rian saat memimpin apel pagi, Selasa (3/2).

Ia menekankan bahwa dalam penerapan sistem merit, penempatan posisi strategis dilakukan tanpa adanya unsur pengutan liar dan gratifikasi.

Kaitan dengan itu, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir yang akrab disapa BAS dalam keterangannya menyampaikan bahwa pentingnya penerapan manajemen talenta sebagai dasar pemetaan kompetensi pegawai.

“Kemenkum Malut mendukung penerapan manajemen talenta sehingga seluruh pegawai berkompetisi secara sehat, terus meningkatkan kinerja, dan kompetensi. Terutama dalam peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Argap.

Pada apel pagi tersebut Kadiv Yankum Rian memberikan apresiasi kepada jajaran yang diwakili Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi, Ridwan Lobubun atas sumbangsih tim kerjanya dalam mendukung glorifikasi/publikasi kinerja pada media massa dan media sosial. Rian mengatakan bahwa apresiasi tersebut sebagai pemantik agar seluruh jajaran dapat terus meningkatkan kinerja sesuai peran dan tugas masing-masing.

“Mari bersama kita tingkatkan pelayanan masyarakat, capai target kinerja terbaik, dan tunjukan bahwa Kanwil Kemenkum Malut bisa bersaing di tingkat nasional,” pungkasnya.

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengikuti Kuliah Umum bertajuk “Beyond Borders: Courts, Constitution, and the Rule of Law – The Canadian Experience” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting dan siaran langsung YouTube Mahkamah Konstitusi, Senin (2/2).

Kuliah umum ini menghadirkan jajaran hakim Mahkamah Agung Kanada, yakni The Right Honourable Richard Wagner selaku Chief Justice of the Supreme Court of Canada, Hon. Malcolm Rowe, dan Hon. Mary T. Moreau, yang memaparkan pengalaman Kanada dalam menjaga supremasi hukum, konstitusionalisme, serta independensi peradilan di tengah dinamika global.

Dalam pemaparannya, Hon. Mary T. Moreau menjelaskan struktur sistem peradilan Kanada yang bersifat hierarkis dengan Mahkamah Agung Kanada sebagai lembaga peradilan tertinggi. Ia juga menyoroti tantangan peradilan modern, khususnya terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam praktik hukum serta meningkatnya jumlah pihak yang berperkara tanpa kuasa hukum. Menurutnya, pengadilan harus tetap menjaga integritas proses peradilan sekaligus memastikan akses keadilan yang inklusif melalui panduan dan layanan hukum yang memadai.

Sementara itu, Hon. Malcolm Rowe memaparkan evolusi konstitusi Kanada yang bertransformasi dari sistem kolonial menjadi negara federasi yang berdaulat. Ia menekankan pentingnya Canadian Charter of Rights and Freedoms sebagai instrumen konstitusional dalam melindungi hak asasi warga negara, sekaligus mengingatkan adanya tren global penurunan supremasi hukum dan melemahnya independensi peradilan di berbagai negara berdasarkan Indeks Negara Hukum 2025.

Chief Justice Richard Wagner dalam paparannya menegaskan bahwa supremasi hukum dan independensi peradilan merupakan fondasi utama demokrasi konstitusional. Ia menjelaskan bahwa Kanada menempati peringkat ke-13 dunia dalam Indeks Negara Hukum 2025, yang mencerminkan kuatnya institusi demokrasi dan sistem peradilan yang independen. Wagner juga menekankan pentingnya proses penunjukan hakim yang transparan dan non-partisan sebagai kunci menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kegiatan ini ditutup oleh Jess Dutton, Wakil Duta Besar Kanada untuk Indonesia, yang menyampaikan bahwa kuliah umum tersebut menjadi wadah pertukaran gagasan lintas negara mengenai peran pengadilan, konstitusi, dan supremasi hukum. Ia menegaskan bahwa independensi peradilan tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga melekat pada independensi personal hakim dalam memutus perkara secara imparsial.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menyambut positif pelaksanaan kuliah umum tersebut dan menilai materi yang disampaikan sangat relevan bagi penguatan kapasitas aparatur hukum di daerah.

“Pengalaman Kanada memberikan perspektif berharga tentang bagaimana konstitusi, peradilan, dan supremasi hukum dijaga secara konsisten. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kami dalam memastikan setiap produk hukum dan kebijakan di daerah tetap selaras dengan konstitusi,” ujar Argap.

Lebih lanjut, Argap mendorong jajaran Kanwil Kemenkum Maluku Utara untuk menindaklanjuti materi kuliah umum ini melalui diseminasi internal serta peningkatan kualitas fasilitasi perancangan peraturan daerah.

“Independensi peradilan dan kehati-hatian dalam pemanfaatan teknologi, termasuk AI, harus menjadi perhatian bersama agar sistem hukum kita tetap berintegritas, adaptif, dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.

Ternate – Pelaksanaan program prioritas pelayanan dan pembinaan hukum triwulan I pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) dipercepat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana mengatakan seluruh percepatan penyelesaian program-program kerja triwulan I yang saat ini telah memasuki pertengahan pelaksanaan.

“Kita sudah berada hampir di pertengahan Triwulan I. Saya mengingatkan kepada masing-masing divisi dapat segera menuntaskan program kerja yang belum terlaksana. Mengingat pada pertengahan Februari, seluruh program harus sudah berjalan optimal,” ujar Mia pada sesi penguatan, Senin (2/2).

Selain itu, ia mendorong jajarannya melalui Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan ZI dalam menyusun langkah strategis serta melengkapi dokumentasi pendukung.

“Seluruh Ketua Pokja untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang agar target Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun ini dapat tercapai sesuai harapan,” tuturnya.

Kaitan dengan itu, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir berpesan kepada seluruh jajaran bahwa percepatan program prioritas pelayanan dan pembinaan hukum, memiliki dampak positif bagi masyarakat.

“Untuk itu, program pelayanan kekayaan inteleketual dan AHU yang berdampak dalam peningkatan ekonomi masyarakat harus dipercepat. Termasuk dalam pemberian bantuan hukum gratis kepada warga tak mampu,” ungkap Argap.

Ia mengajak jajarannya untuk terus menjaga etos kerja, kekompakan, serta sikap ramah dan profesional dalam memberikan pelayanan publik.