Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Rabu (4/3), bertempat di Aula Gamalama Kanwil Kemenkum Malut dan secara daring melalui Zoom Meeting.

Empat Ranperbup yang diharmonisasi meliputi: Ranperbup tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat; Ranperbup tentang Rencana Strategis Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas; Ranperbup tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat; serta Ranperbup tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas di Kabupaten Halmahera Utara.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, yang menyampaikan bahwa sebelumnya Tim Kerja Harmonisasi (TKH) telah melakukan analisis awal guna memastikan hasil harmonisasi yang maksimal dan komprehensif. Ia menegaskan bahwa pasca harmonisasi, Kanwil akan menerbitkan surat selesai harmonisasi disertai sejumlah catatan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemrakarsa.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Haerudin, yang hadir secara daring, menyampaikan apresiasi kepada jajaran perancang Kanwil Kemenkum Malut atas proses harmonisasi tersebut. Menurutnya, harmonisasi sangat penting untuk memastikan Ranperbup yang diajukan sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Dalam pemaparan analisis, TKH menyampaikan sejumlah catatan teknis dan substantif, mulai dari aspek konsideran, dasar hukum, ketentuan umum, sistematika penulisan, penggunaan huruf kapital dan tanda baca, hingga substansi norma yang perlu disesuaikan. Dari aspek kewenangan, dua Ranperbup yakni tentang Pola Tata Kelola BLUD dan Rencana Strategis Layanan Umum Daerah dinyatakan sebagai delegasi dari Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan sejumlah perbaikan teknis.

Sementara itu, dua Ranperbup lainnya yang bersifat atributif, yakni tentang Pengelolaan Keuangan BLUD dan Standar Pelayanan Minimal BLUD, memerlukan penyesuaian pada konsideran dan dasar hukum. TKH juga menyoroti adanya penyaduran sejumlah pasal dari peraturan yang lebih tinggi. Menanggapi pertanyaan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara, Yohana, terkait penyaduran pasal, TKH menjelaskan bahwa penyaduran diperkenankan sepanjang bersifat pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma lanjutan, dan tidak sekadar mengulang norma yang telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

Rapat ditutup oleh Perancang Madya Kanwil Kemenkum Malut, Ekky Indra Wijaya, yang menegaskan bahwa hasil analisis konsepsi, pembulatan, dan pemantapan tersebut diharapkan menjadi perhatian pemrakarsa agar Ranperbup yang ditetapkan nantinya berkualitas dan tidak menimbulkan multitafsir.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyatakan dukungannya terhadap proses harmonisasi tersebut sebagai bagian dari penguatan kualitas regulasi daerah.

“Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, memiliki kejelasan norma, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kami mendorong agar seluruh catatan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga Ranperbup ini benar-benar mampu mendukung tata kelola BLUD Puskesmas yang profesional dan akuntabel,” ujar Argap.

Rapat harmonisasi berlangsung dengan baik dan lancar. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Malut akan menerbitkan surat selesai harmonisasi dan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara guna penyempurnaan dan percepatan penetapan keempat Ranperbup tersebut.

Ternate – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan internal, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menggelar Sosialisasi Survei Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen dan Kesekretariatan Tahun 2026, Rabu (4/3), di Ruang Rapat Lantai II Kanwil Kemenkum Malut. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan layanan dukungan manajemen berjalan optimal, terukur, dan berbasis evaluasi berkala.

Sosialisasi ini menekankan pentingnya pengukuran kepuasan pengguna layanan internal sebagai dasar peningkatan kualitas kinerja kesekretariatan. Survei mencakup sejumlah aspek layanan utama, antara lain Tata Usaha (TU), kendaraan dinas, sarana dan prasarana (sarpras) kantor, serta keamanan dan ketertiban. Ruang lingkup tersebut difokuskan pada kualitas layanan administratif dan operasional yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Tahun 2026 direncanakan berlangsung setiap triwulan, yakni pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap periode akan diawali dengan persiapan dan pemberitahuan pelaksanaan survei, dilanjutkan dengan pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga pelaporan hasil sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pada triwulan IV juga akan dilakukan penetapan tim serta penyusunan laporan akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Melalui mekanisme survei yang terjadwal dan sistematis ini, diharapkan tercipta budaya evaluasi internal yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan serta penguatan tata kelola organisasi yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan pegawai sebagai pengguna layanan.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan survei kepuasan layanan tersebut sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas pelayanan.

“Kami mendorong agar survei ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Layanan dukungan manajemen yang prima akan berdampak langsung pada efektivitas kinerja organisasi dan profesionalisme aparatur,” ujar Argap.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan layanan internal merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan pelaksanaan survei secara berkala, Kanwil Kemenkum Malut optimis dapat terus meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan dan mendukung pencapaian target kinerja tahun 2026.

Ternate – Komitmen memperkuat Index Reformasi Hukum (IRH) di daerah kembali ditegaskan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui pelaksanaan Rapat Pendampingan Penyiapan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Zona II, Rabu (4/3), bertempat di Aula Gamalama Kanwil Kemenkum Malut dan dilaksanakan secara daring.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIT tersebut merupakan lanjutan dari agenda pendampingan yang dijadwalkan selama dua hari dengan sistem zonasi. Pada hari kedua ini, peserta yang mengikuti kegiatan terdiri dari Penanggung Jawab (PIC) dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kabupaten Halmahera Utara (Halut), serta Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep).

Mewakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bapak Eki Indra Wijaya, menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi tahapan pengunggahan data dukung IRH yang akan segera dimulai.

“Kami ingin memastikan seluruh Pemda Zona II telah memahami secara utuh tahapan dan jadwal penilaian IRH, termasuk substansi empat variabel penilaian beserta indikator-indikatornya. Persiapan dokumen dan eviden harus dilakukan sejak dini agar proses penginputan berjalan lancar dan optimal,” jelas Eki dalam pemaparan.

Dalam kegiatan tersebut, tim Divisi P3H juga memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme pengisian data pada aplikasi IRH, termasuk pemanfaatan fitur-fitur dalam sistem guna meminimalisir kesalahan administrasi saat proses unggah dokumen berlangsung.

Diskusi interaktif pun mengemuka saat masing-masing pemda memaparkan progres kesiapan data dukung. Secara umum, seluruh daerah Zona II menyampaikan bahwa penyusunan eviden berjalan baik dan belum terdapat kendala signifikan. Apabila terdapat hambatan teknis di kemudian hari, pemerintah daerah berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan PIC Tim Sekretariat Wilayah (TSW) IRH Kanwil Kemenkum Malut.

Kepala Kantor Wilayah (Kakawil) Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir atau akrab disapa BAS, menegaskan bahwa pendampingan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bagian dari upaya strategis menjaga konsistensi kualitas Reformasi Hukum di daerah.
“Kita ingin IRH Maluku Utara tidak hanya baik secara administratif, tetapi benar-benar mencerminkan tata kelola regulasi yang tertib, terukur, dan berdampak bagi masyarakat. Karena itu, saya mengapresiasi kesiapan Pemerintah Daerah Zona II dan berharap komitmen ini terus dijaga hingga tahap penilaian selesai,” tegas BAS.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah agar pemenuhan indikator IRH tidak hanya menjadi tanggung jawab Bagian Hukum semata, tetapi melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai kewenangan masing-masing.

Melalui pendampingan hari kedua ini, Kanwil Kemenkum Malut memperoleh gambaran komprehensif terkait progres kesiapan daerah Zona II sekaligus memperkuat koordinasi dalam memastikan setiap tahapan penilaian IRH Tahun 2026 berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.

Ke depan, Divisi P3H Kanwil Kemenkum Malut akan terus melaksanakan asistensi dan monitoring secara berkelanjutan guna memastikan capaian nilai IRH Provinsi Malut semakin meningkat dan berkontribusi nyata terhadap penguatan Reformasi Hukum di daerah.

Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menerima kunjungan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Rabu (4/3), di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Malut. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual (Perda KI) sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum terhadap potensi lokal dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Ibu Mardia Umasangadj, bersama staf Bagian Hukum. Dari pihak Kanwil Kemenkum Malut hadir Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Zulfikar Gailea, bersama Suhaemi, Hasbi Ibrahim, dan Kresna.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa secara normatif pengaturan rezim Kekayaan Intelektual telah tersedia melalui berbagai Undang-Undang di tingkat nasional. Namun demikian, keberadaan Perda KI menjadi bentuk konkret partisipasi pemerintah daerah dalam memperkuat pelindungan, pengelolaan, serta pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayahnya, khususnya dalam mendukung produk unggulan daerah.

Kanwil juga mendorong agar Kelompok Masyarakat Produktif (KMP) di Kabupaten Kepulauan Sula dapat segera berjalan aktif, terutama dalam memfasilitasi pendaftaran merek kolektif sebagai instrumen perlindungan produk unggulan. Selain itu, pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di daerah dinilai strategis guna memudahkan akses informasi, pendampingan, serta proses pendaftaran dan pencatatan KI.

Terkait substansi Perda KI, Pemerintah Daerah akan berkoordinasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan pelibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan (P3H) guna memperkuat materi muatan, termasuk evaluasi terhadap pengaturan sanksi dan mekanisme implementasinya. Draft Perda KI akan segera disampaikan kepada Kanwil untuk dilakukan harmonisasi dan pembahasan lebih lanjut agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kepulauan Sula, Mardia Umasangadj, dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan Kanwil Kemenkum Malut.

“Kami menyadari bahwa potensi daerah Kepulauan Sula cukup besar, namun belum seluruhnya terlindungi secara hukum. Melalui pembentukan Perda KI dan pendampingan dari Kanwil, kami berharap perlindungan terhadap produk dan karya masyarakat dapat lebih terarah dan memberikan dampak ekonomi yang nyata,” ujarnya.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dalam mendorong percepatan pembentukan Perda KI.

“Kami mendukung penuh langkah percepatan ini. Regulasi daerah yang komprehensif akan menjadi landasan kuat dalam memberikan kepastian hukum serta mendorong peningkatan daya saing produk lokal. Kanwil Kemenkum Malut siap ikut serta dan melakukan pendampingan hingga Perda KI dapat ditetapkan dan diimplementasikan secara efektif,” tegas Argap.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Malut akan melakukan pendampingan intensif dalam proses penyusunan dan harmonisasi draft Perda KI, memperkuat koordinasi dengan P3H terkait substansi regulasi, serta mendorong percepatan pembentukan Sentra KI dan aktivasi KMP guna memastikan implementasi Perda berjalan efektif dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Sula.

Jailolo – Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan kegiatan Layanan AHU Lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Halmahera Barat, Selasa (3/3). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan koordinasi lintas instansi dalam mendukung kemudahan layanan hukum bagi masyarakat.

Tim Layanan AHU diterima langsung oleh Kepala Dukcapil Halmahera Barat, Andi, bersama jajaran. Dalam kesempatan tersebut, tim memaparkan materi terkait layanan Apostille atau legalisasi dokumen publik, termasuk dasar hukum pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents.

Selain menjelaskan landasan hukum, tim juga memaparkan peran strategis Kanwil Kemenkum Malut sebagai narahubung layanan Apostille di daerah. Kanwil berfungsi melakukan koordinasi dengan instansi penerbit dokumen, menangani kendala teknis dalam pelaksanaan layanan, serta menjadi perpanjangan tangan dalam pencetakan sertifikat Apostille di wilayah sehingga masyarakat tidak perlu ke luar daerah untuk mendapatkan layanan tersebut.

Lebih lanjut, dijelaskan pula alur proses dan tahapan verifikasi permohonan Apostille yang dilakukan secara daring melalui layanan AHU Online. Transformasi digital ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, efisiensi, dan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan legalisasi dokumen untuk digunakan di luar negeri maupun dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan koordinasi layanan Apostille dengan pemerintah daerah.

“Kami mendorong sinergi antara Kanwil dan Dukcapil agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam layanan legalisasi dokumen publik. Apostille merupakan layanan penting dalam mendukung mobilitas pendidikan, pekerjaan, maupun kepentingan hukum lintas negara. Kanwil Kemenkum Malut siap menjadi garda terdepan dalam memastikan layanan ini berjalan efektif dan akuntabel di daerah,” ujar Argap.

Sebagai tindak lanjut, Kepala Dinas Dukcapil Halmahera Barat akan menyampaikan hasil koordinasi ini kepada seluruh jajaran sebagai pedoman apabila terdapat dokumen luar negeri yang akan digunakan di wilayah Halmahera Barat, sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat terkait kemudahan penerbitan sertifikat Apostille melalui Kanwil Kemenkum Malut.