Ternate – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) berpartisipasi dalam forum diskusi strategi kebijakan yang digelar secara daring oleh Kanwil Kemenkum Riau, Rabu (27/8).

Kegiatan ini membahas analisis strategi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Forum menghadirkan narasumber dari internal Kanwil Riau, Direktorat Perdata Ditjen AHU, serta praktisi notaris. Dari sisi internal, disampaikan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Permenkumham 16/2021.

“Mulai dari disparitas jumlah SDM, keterbatasan infrastruktur, hingga kebutuhan percepatan digitalisasi Simpalnot,” ujarnya secara daring.

Narasumber dari Ditjen AHU, Ibrena Saulisa menekankan pentingnya kepastian hukum pelantikan dan sumpah anggota MP sebelum bertugas, serta mengusulkan fleksibilitas kriteria sekretaris MP. Sementara itu, praktisi notaris Tito Utoyo, menegaskan pentingnya sinkronisasi kelembagaan, termasuk tata kerja, protokol, serta peran MPD, MPW, dan MPP dalam pengawasan notaris.

Dari hasil forum ini, teridentifikasi isu utama implementasi kebijakan, yaitu pelantikan ex officio, kriteria sekretaris, penguatan anggaran dan infrastruktur, serta digitalisasi pengawasan notaris. Disepakati perlunya revisi teknis Permenkumham 16/2021 untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas SDM Majelis Pengawas.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyampaikan dukungannya atas forum ini. Argap Situngkir mendorong agar hasil kajian strategis ini segera ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi resmi ke Ditjen AHU. Penguatan Majelis Pengawas Notaris sangat penting untuk memastikan integritas dan profesionalitas notaris, sekaligus menjawab tantangan layanan hukum di daerah.

“Kanwil Maluku Utara siap mendukung implementasi digitalisasi pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM,” tegasnya.

Dengan adanya forum analisis kebijakan ini, diharapkan implementasi Permenkumham 16/2021 semakin adaptif terhadap kondisi di daerah, sehingga pengawasan notaris berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi menggelar koordinasi dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum, Min Usihen didampingi Sekretaris BPHN, Mohamad Aliamsyah.

Argap Situngkir dalam kesempatan tersebut menyampaikan hasil kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kakanwil Kemenkum Malut dengan Gubernur Malut, Walikota dan Bupati se Malut.

“Kerja sama tersebut meliputi dukungan fasilitasi produk hukum daerah, pembinaan hukum melalui peran pos bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum, indeks reformasi hukum, PJA, desa sadar hukum, dan pelayanan hukum,” ujar Argap Situngkir di Gedung BPHN, Jakarta, Rabu (27/8).

Dalam percepatan pendirian pos bantuan hukum, Argap Situngkir mendorong peran pemda dalam membantu percepatan pendirian pos bankum pada 1.185 desa/kelurahan di Malut.

“Mengingat saat ini kurang lebih baru 142 pos bankum yang berdiri di Malut. Sementara jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.185. ini perlu sinergi dan dukungan pemda dalam percepatan pendirian pos bankum,” ungkap Argap Situngkir.

Senada, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi menargetkan agar per September 2025 pendirian pos bankum di Malut dapat mencapai 100%. Dukungan Gubernur Malut dan Walikota/Bupati dalam memfasilitasi keterlibatan kepala desa dan lurah sangat penting.

Sementara itu, Kepala BPHN, Min Usihen menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung penuh langkah Kemenkum Malut dalam percepatan pendirian pos bankum di Malut. BPHN akan membantu dalam pelaksanaan pelatihan bagi kades dan warga menjadi paralegal yang dapat berperan melalui mediasi dan advokasi permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

“Pada prinsipnya BPHN mendukung penuh langkah Kanwil Kemenkum Malut dalam pendirian maupun optimalisasi peran pos bantuan hukum. Harapannya pos bankum dapat menjadi wadah positif bagi masyarakat desa/kelurahan dalam memperoleh akses hukum secara berkeadilan,” ungkapnya.

Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menerima audiensi dari Panitia Kerja (Panja) DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), yang digelar Aula lantai I Gamala Kanwil, Rabu (27/8).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Panja DPRD Haltim menyampaikan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk mendiskusikan lebih lanjut substansi Ranperda, termasuk rencana koordinasi dan sinergi dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

Perancang Madya Ekky Indra Wijaya yang diwakili, menyatakan pentingnya menjaga sinergitas dan koordinasi dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

“Ranperda ini masih perlu diformulasikan secara lebih matang dengan tetap memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan mengapresiasi keterbukaan DPRD Haltim dalam menjalin koordinasi.

“kami sangat mendukungan dan fasilitasi agar setiap produk hukum daerah yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta selaras dengan kerangka hukum nasional,” Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Zulfahmi.

Disisi yang berbeda Kakanwil Budi Argap menyampaiakan apresiasinya melalui audiensi ini.

"kami berharap sinergi antara Kanwil Kemenkumham Malut dan DPRD Haltim semakin erat, sehingga setiap tahapan pembentukan Ranperda dapat berjalan sesuai koridor hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” terang Argap Situngkir

Melalui forum ini, kolaborasi dan sinegritas dapat terjalin memastikan setiap tahapan pembentukan Ranperda tentang Pengendalian dan Pembatasan Minuman Beralkohol berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengikuti kegiatan Sosialisasi Kesadaran Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkum secara daring, Rabu (29/8).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusdatin, Rifki Ardian Kriswanto menyampaikan di era tranformasi digital saat ini keamanan siber bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan yang mendasar. Ancaman terhadap keamanan data dan sistem bukan hanya berisiko menimbulkan gangguan teknis tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat.

“Serangan siber tidak mengenal batas waktu dan tempat, setiap celah apapun bisa dimanfaakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan keamanan SPBE Kementerian Hukum,” tuturnya.

Kemudian Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Irwan Kadir menegaskan, SPBE merupakan instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan modern.

"Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memahami pentingnya keamanan SPBE, mengenali berbagai potensi ancaman, serta mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan," ujar Irwan di ruangan kerjanya.

Kaitan dengan hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengapresiasi penguatan SPBE merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing di era digital.

"Kami mendukung penuh langkah yang dilakukan Pusdatin dalam meningkatkan pemahaman jajaran terkait keamanan SPBE. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum untuk menjaga kepercayaan publik melalui sistem layanan yang aman, andal, dan bebas dari ancaman siber," ungkap Argap Situngkir.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan komitmen bersama seluruh peserta yang terdiri jajaran kanwil kemenkum malut dapat memahami pentingnya keamanan SPBE.

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan pendampingan pendaftaran merek secara daring terhadap produk lokal unggulan Batik Citra Bacan milik Bapak Mukhlis Abdurrauf, Selasa (26/8). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Kerja Bidang KI Kanwil Kemenkum Malut.

Pendampingan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pembuatan akun pada sistem pendaftaran daring DJKI, pengunggahan dokumen persyaratan, hingga penerbitan kode billing untuk pembayaran PNBP. Tim pendamping juga memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan merek sebagai identitas dagang agar Batik Citra Bacan memiliki kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar.

Melalui proses daring ini, pemilik merek berhasil mengajukan permohonan pendaftaran secara resmi, melengkapi seluruh persyaratan administrasi, dan memperoleh kode billing dari sistem DJKI. Selanjutnya, Kanwil akan melakukan monitoring perkembangan hingga terbitnya sertifikat merek. Pelayanan secara daring ini dipilih sebagai bentuk efisiensi sekaligus adaptasi terhadap transformasi digital dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat tetap mendapatkan layanan optimal tanpa terkendala jarak dan waktu.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situngkir, memberikan apresiasi atas langkah pendampingan ini. “Saya mendorong agar produk-produk lokal unggulan Maluku Utara semakin banyak yang terdaftar hak kekayaan intelektualnya. Perlindungan merek adalah modal penting untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat daya saing, sekaligus menjaga identitas budaya kita. Kanwil Kemenkum Malut siap mendampingi masyarakat dalam setiap proses pendaftaran KI, baik secara langsung maupun daring,” tegasnya.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang sadar akan pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual, sehingga produk lokal Maluku Utara dapat terus berkembang dan memiliki posisi yang kuat di tingkat nasional maupun internasional.