Ternate – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, secara resmi melantik 2 pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundangan-undangan (PerUU) di Aula Gamalama Kanwil, Jum'at (13/6).

Prosesi pelantikan ini berlangsung secara khidmat dan tertib serta turut dihadirii oleh Rohaniawan, Kepala Divisi Yankum Chusni Thamrin, Kepala Divisi P3H Zulfahmi, serta jajaran.

Dalam sambutannya, Argap Situngkir menyampaikan pesan kepada para Perancang PerUU Kanwil Kemenkum Malut untuk mengawal proses harmonisasi produk hukum daerah di antaranya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperda) yang berkualitas dan berdampak sesuai ketentuan regulasi yang lebih tinggi dan berorientasi kebutuhan masyarakat.

"Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum yang tertib dan sesuai prinsip perundang-undangan, Jabatan fungsional perancang diakui sebagai jabatan yang berperan besar dalam menciptakan peraturan yang efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Argap Situngkir.

Ia menyebutkan bahwa pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen moral dan profesional. Untuk itu, para pejabat yang dilantik diharapkan menjunjung tinggi profesionalisme, terus belajar, aktif berkolaborasi lintas sektor, serta menjadi agen perubahan dalam reformasi birokrasi.

Di akhir sambutan, Argap Situngkir mengucapkan selamat dan harapan agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan tanggung jawab, demi membangun institusi yang responsif, akuntabel, dan terpercaya.

"Kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang kapan lagi," pungkasnya.

Ternate — Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir mengapresiasi event tahunan Festival Kora-Kora yang digelar setiap tahun oleh Pemerintah Kota Ternate dan stakeholder.

Festival lomba perahu Kora-kora yang berasal dari warisan bahari leluhur warga Malut khususnya Ternate tersebut, terang Argap Situngkir sebelumya telah diusulkan dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual kategori Kawasan Karya Cipta.

“Kementerian Hukum melalui DJKI telah menetapkan Festival Kora-kora sebagai Kawasan Karya Cipta (KKC) atau Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual. Ini penanda suatu tempat yang memiliki kreasi/karya cipta yang bersifat tradisional maupun kontemporer dan pelestariannya berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi,” terang Argap Situngkir, Kamis (12/6).

Kaitan dengan itu, Kadiv Yankum, Chusni Thamrin mengutus timnya berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Ternate terkait rencana penyerahan Piagam Penetapan Festival Kora-Kora sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual kategori Kawasan Karya Cipta tersebut.

“Rencannya piagam tersebut akan diberikan pada saat digelar Festival Kora-Kora Kota Ternate tanggal 19 s.d 21 Juni 2025 nanti,” ujar Chusni dalam rilisnya.

Kadis Pariwisata Pemkot Ternate, Rustam Pandjab Mahli menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Hukum melalui Kemenkum Malut yang terus mendorong pelindungan kekayaan intelektual di Kota Ternate.

Rustam mengatakan, city branding Ternate Kota Rempah yang diserahkan Kemenkum Malut sebelumnya ditambah Piagam Penetapan Festival Kora-Kora berupakan sinergi yang sangat baik dalam mendukung pembangunan daerah.

“Terima kasih atas kerja sama yang sangat baik dari Kanwil Kemenkum Malut selama ini. Piagam Penetapan Festival Kora-Kora merupakan bentuk komitmen sinergi bersama dalam memajukan daerah berbasis kekayaan intelektual,” pungkas Rustam.

Ternate — Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir terus mendorong agar pelaku usaha khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat melindungi mereknya melalui pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pelindungan KI, kata Argap Situngkir merupakan langkah strategis bagi UMK untuk naik kelas dalam pengembangan dan ekspansi usahanya. Kemenkum telah memberikan kemudahan bagi UMK yang ingin mendaftarkan mereknya. Untuk biaya pendaftaran merek kategori umum sebesar Rp1,8 juta per kelas, sementara untuk UMK sebesar Rp500 ribu per kelas.

“Dengan melakukan pendaftaran merek pada Kementerian Hukum, otomatis merek tersebut akan terlindungi secara hukum, dan meningkatkan nilai dari sebuah produk/jasa usahanya,” ungkap Argap Situngkir, Rabu (11/6).

Kaitan dengan itu, Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin menugaskan tim kerjanya dalam melakukan pendampingan pendaftaran KI bagi para pelaku UMK di Malut khususnya dalam meminimalisir terjadinya penolakan.

Analis KI Muda, Suhaemi Junaedi mengatakan bahwa tata cara yang baik dan benar sebelum melakukan pendaftaran merek yaitu selain mendapatkan pendampingan langsung, juga UMKM dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu merek yang akan didaftarkan pada pangkalan data DJKI.

Suhaemi saat melakukan pendampingan pendaftaran merek Qubrah A’yun Frozen Food, menyampaikan bahwa UMK harus memedomani tata cara pembuatan pendaftaran seperti pembuatan akun merek dengan syarat, tersedianya etiket/label merek, tanda tangan pemohon, surat rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas Terkait, dan surat pernyataan UMK bermaterai.

Selanjutnya, untuk membuat akun merek diperlukan: registrasi akun, login akun, mengajukan permohonan dengan memiliki "permohonan online" dan ikuti langkah-langkah yang diberikan, seperti memasukkan data pemohon, data merek, dan data kelas.

“Untuk mempercepat proses pendaftaran, pastikan menggunakan nama merek yang Unik agar hindari menggunakan nama yang sama dengan merek lain; mengisi data yang lengkap, mengunggah dokumen yang dipersyaratkan,” terangnya.

Pemilik usaha Qubrah A’yun Frozen Food, Erna Rasid menyampaikan bahwa pendampingan yang diberikan Kemenkum Malut dalam pendaftaran mereknya sangat membantu. Ia berharap merek usahanya dengan kelas 29 dengan nomor transaksi IPT2025124702 tersebut dapat berjalan baik.

“Semoga prosesnya berjalan lancar sehingga dapat memberikan pelindungan merek kami, dalam memajukan usaha kami,” pungkas Erna.

Ternate — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) resmi menjalin kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir saat penandatanganan menyampaikan komitmen jajarannya sebagai instansi vertikal Kemenkum dalam memperkuat tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Argap Situngkir menilai, kerja sama ini merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menegaskan peran strategis kantor wilayah dalam proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi produk hukum daerah.

“Sinergi ini penting untuk memastikan setiap peraturan daerah disusun berdasarkan kajian akademik yang kuat, harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Argap Situngkir di aula Gamalama, Kamis (12/6).

Ia menambahkan, bahwa selama ini, Kanwil Kemenkum Malut telah aktif memberikan pendampingan teknis dan ilmiah, memfasilitasi pengharmonisasian peraturan, menjalin kolaborasi dengan DPRD, serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah dalam pembentukan produk hukum. Termasuk di dalamnya adalah fasilitasi penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan Pasal 98 ayat (1) UU 13 Tahun 2022.

Kaitan dengan itu, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulfahmi mengatakan bahwa hingga Mei 2025 Kanwil telah mengharmonisasikan 11 Rancangan Perda Provinsi Maluku Utara, 8 Rancangan Perkada Kabupaten Taliabu, 27 Rancangan Perda Kabupaten Halmahera Selatan, 1 Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai, serta memberikan pendampingan Naskah Akademik kepada Kota Tidore Kepulauan.

Ketua DPRD Morotai, Muhammad Rizki mengatakan kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat dan menyempurnakan proses legislasi daerah di Pulau Morotai.

"Ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kualitas produk hukum daerah Morotai yang aspiratif, akuntabel, dan berlandaskan konstitusi,” pungkasnya.

Ternate – Ikatan Notaris Indonesia (INI) Malut berkoordinasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) dalam mendukung pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengapresiasi dukungan dari INI dalam mendorong pendirian KDKMP di Malut. Argap Situngkir menilai dukungan notaris pada gilirannya membantu desa dan kelurahan guna percepatan pendirian KDKMP sebagai garda terdepan ekonomi masyarakat.

“Pendirian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini diharapkan dapat mendukung ekonomi rakyat di desa dan kelurahan di wilayah Maluku Utara,” terang Argap Situngkir dalam keterangannya, Kamis (12/6).

Sementara itu, Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin mengatakan bahwa Kanwil Kemenkum Malut menjadikan program Koperasi Merah Putih sebagai salah satu prioritas.

Notaris, lanjujtnya, memberikan jaminan kepastian hukum bagi koperasi yang didirikan dengan membuat akta pendirian yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami juga selalu melakukan pengawasan terhadap perkembangan pendirian KDKMP di Malut serta melakukan pelaporan ke Menteri Hukum setiap hari,” ujar Chusni di ruang kerjanya saat rapat berlangsung.

Sementara itu, Ketua INI Malut, Helmy menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong peran notaris di Malut dalam percepatan pengesahan KDKMP. Hal itu karena notaris berperan strategis dalam membuat dan mengesahkan akta pendirian KDKMP yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

“INI Malut terus mendorong agar notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi koperasi yang didirikan dengan membuat akta pendirian yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.