Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) (Maluku Utara) melaksanakan Koordinasi Dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana, Kamis (11/12/2025).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyampaikan proses pendirian Perorangan Perorangan sangat mudah. Argap menegaskan bahwa pelaku usaha hanya membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50 ribu, pengisian pernyataan pendirian, dan lainnya yang dapat disampaikan secara daring melalui platform AHU Online.

“Badan usaha perseroan perorangan sangat terjangkau bagi pelaku usaha, hanya dengan biaya pendaftaran Rp50 ribu saja. Pelaku usaha yang telah memperoleh status badan hukum Perseroan Perorangan, maka dapat menjadi CEO (pemimpin usaha/perusahaan) dan memperluas ekspansi usahanya,” ujar Argap.

Sementara itu, Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, M. Kasim Umasangadji, menambahkan pentingnya sinergi antara Kanwil Kemenkum Malut dan Dinas Perindagkop dan UMKM dalam mendukung proses pendaftaran badan hukum bagi pelaku usaha. Disnakerkop dapat memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha binaan maupun di wilayahnya mengenai kemudahan layanan perseroan perorangan.

“Program ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mempermudah pelaku UMKM memperoleh status badan hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau melalui layanan AHU Online,” ungkap Kasim.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, jumlah pendaftaran Perseroan Perorangan di Kabupaten Kepulauan Sula saat ini mencapai 10 pendaftaran. Jumlah ini relatif kecil dibanding keberadaan pelaku usaha di sini.

“Kami meminta dukungan dan kerja sama dari jajaran Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Kepulauan Sula untuk berkolaborasi secara optimal dalam meningkatkan layanan dan jumlah pendaftaran perseroan perorangan di wilayah,” tandasnya.

Kemudian, Kepala Dinas Perindagkop Sula, Djena Tidore, menyampaikan kesiapan pihaknya mendorong pelaku usaha mendaftarkan badan usahanya menjadi perseroan perorangan.

“Ini program yang sangat baik dan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi para pelaku UMKM untuk memperoleh status badan hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau,” ujar Djena.

“Saya berharap melalui kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan serta jumlah pendaftaran Perseroan Perorangan di wilayah Kepulauan Sula,” harapnya.

Ternate - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat manajerial Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum di lingkungan Kemenkum Malut, bertempat di Aula Gamalama lantai I Kanwil, Kamis (11/12/2025).

Jabatan manajerial tersebut sebelumnya diisi oleh Plt. Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Irwan Kadir, dan selanjutnya dijabat oleh La Dariani berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyampaikan rasa syukurnya atas terisinya jabatan yang sempat kosong. Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

“Sebagai Kepala Bagian Umum memiliki kewajiban memastikan seluruh kebutuhan dasar organisasi terpenuhi, termasuk membangun komunikasi yang efektif serta menerima berbagai bentuk pengaduan, baik internal maupun eksternal,” ujar Argap Situngkir.

Lebih lanjut, Kakanwil mengimbau jajaran untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin, serta mendukung kualitas pelayanan administrasi sebagai penunjang pencapaian target organisasi.

“Selamat bertugas, Saya percaya amanah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kedepan dengan kinerja Kanwil yang selama ini telah baik dapat terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi ke depannya.” pungkas Argap Situngkir.

La Dariani menyampaikan kesiapannya mengemban amanah baru. Dirinya siap bersinergi untuk mengoptimalkan capaian kinerja, dan pelayanan masyarakat.

“Kami siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan,” ucapnya.

Pelantikan ini ditandai dengan penyematan tanda jabatan dan disaksikan oleh para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat manajerial, pejabat non-manajerial, serta para Pelaksana, CPNS, dan PPPK.

Ternate – Upaya memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan regulasi daerah kembali ditegaskan melalui kegiatan internalisasi dan institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Daerah, yang digelar di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Maluku Utara pada Rabu (10/12). Kegiatan yang diinisiasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh proses harmonisasi dan penyusunan aturan daerah benar-benar menginternalisasi nilai-nilai dasar bangsa.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan. BPIP menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Yunita Imelda Tampubolon, Perancang Madya, dan Essti Sri Rejeki, Penata Layanan Operasional. Dalam sambutannya, Zulfahmi mengapresiasi kehadiran BPIP dan menyebut bahwa penguatan nilai Pancasila dalam regulasi daerah merupakan kebutuhan mendesak, terutama untuk memastikan setiap produk hukum tidak hanya taat asas, tetapi juga berpihak pada kepentingan masyarakat dan cita-cita nasional.

Melalui pemaparan materi, Yunita menjelaskan urgensi memasukkan nilai Pancasila secara konsisten dalam proses harmonisasi, penyelarasan, hingga evaluasi regulasi. Ia memaparkan bahwa BPIP saat ini tengah mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Penguatan Ideologi Pancasila, yang nantinya memperkuat peran BPIP dalam memastikan nilai-nilai Pancasila menjiwai seluruh kebijakan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan dan bimtek berkelanjutan agar pemahaman para perancang hukum di daerah semakin komprehensif.

Diskusi berlangsung aktif, terutama saat dua perancang Kanwil—Ulfah Seban dan Rusman Pattiwael—menyampaikan tantangan yang sering muncul dalam proses harmonisasi, mulai dari ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah hingga konflik pengaturan yang berpotensi tidak selaras dengan nilai Pancasila. Menanggapi hal ini, Yunita menegaskan pentingnya koordinasi berkesinambungan dan sinkronisasi kebijakan agar proses pembentukan regulasi berjalan dalam satu arah pembangunan nasional.

Di akhir kegiatan, Kakanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, memberikan pernyataan dukungan penuh atas agenda BPIP tersebut. Menurutnya, penguatan nilai Pancasila dalam proses harmonisasi adalah fondasi penting untuk menghasilkan produk hukum yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan pada rakyat.

“Kanwil Kemenkum Maluku Utara berkomitmen untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap proses harmonisasi. Ini bukan hanya tugas teknis, tapi bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai bangsa. Kami mendukung penuh rencana BPIP untuk menghadirkan bimtek dan pelatihan lanjutan, dan kami siap ikut serta agar nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam setiap produk hukum daerah,” tegas Argap.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara BPIP dan Kanwil akan memperkuat kualitas regulasi daerah, sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor ideologi negara.

Ternate - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menghadiri Peresmian Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus pengukuhan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, bertempat di Ballroom Gamalama, Hotel Bela, Ternate, Selasa (08/12/2025).

Kegiatan ini merupakan wadah kolaborasi antara lintas pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan di wilayah itu termasuk pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct) dalam pelaksanaan program edukasi dan literasi keuangan serta pengembangan ekonomi daerah.

Kakanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menyampaikan bahwa kehadiran Kantor OJK di Provinsi Maluku Utara diyakini akan memperkuat upaya mengatasi kesenjangan akses keuangan di tengah masyarakat.

“Kehadiran Kantor OJK di Provinsi Maluku Utara kami yakini akan memperkuat upaya mengatasi kesenjangan akses keuangan di tengah masyarakat. Masih banyak kelompok yang belum tersentuh layanan jasa keuangan secara optimal, sehingga diperlukan program yang lebih inklusif dan merata,” ujar Argap Situngkir.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Jhoanda, menyatakan dukungan langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, responsif, dan struktural.

“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara saat ini merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia pada kuartal ketiga. Kami siap mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan akses keuangan yang inklusif dengan melakukan sosialisasi yang masif, sehingga pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” jelasnya.

Deputi Komisioner, Bambang Mukti Riadi, menyampaikan bahwa OJK hadir untuk melakukan pendampingan serta memastikan sektor keuangan berjalan tertib di Maluku Utara.
“saat ini kantor OJK telah berdiri di 39 provinsi di seluruh Indonesia, salah satunya di Maluku Utara, sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.

Sebagai penutup, ia menyatakan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan wujud komitmen OJK untuk memastikan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan perlindungan serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Tobelo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara terus mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual berbasis potensi lokal melalui dua agenda strategis di Kabupaten Halmahera Utara pada Jumat (5/12). Agenda pertama dilakukan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Halut untuk menelusuri potensi Indikasi Geografis (IG) komoditas unggulan daerah, sementara agenda kedua berfokus pada penguatan merek kolektif bagi UMKM melalui kerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM Halut.

Pada agenda pertama, Tim Kanwil yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, melakukan koordinasi terkait potensi IG kelapa dalam Igo Doku. Tim diterima oleh Kepala Bidang Perkebunan, Rivai Paani, untuk membahas pemetaan karakteristik, reputasi, dan keunikan produk pertanian yang menjadi syarat utama pendaftaran IG. Kanwil menjelaskan persyaratan teknis mulai dari kebutuhan hasil uji laboratorium, pembentukan MPIG, hingga alur pemanfaatan dan pengolahan produk sebelum masuk ke tahap pemasaran. Kelapa dalam Igo Doku dinilai memiliki kekhasan yang layak didorong menuju perlindungan IG sebagai identitas agrikultur Halmahera Utara.

Agenda kedua digelar di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Halut. Koordinasi ini membahas potensi merek kolektif Koperasi Merah Putih sebagai payung pelindung bagi produk-produk UMKM desa dan kelurahan. Tim Kanwil memaparkan pentingnya pemetaan potensi produk lokal, penyusunan aturan penggunaan merek kolektif, serta strategi pemberdayaan koperasi agar dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Perindagkop, Nyoter J. C. Koenoe, menyatakan dukungan penuh dan siap memfasilitasi pendataan produk serta penguatan UMKM agar dapat memanfaatkan merek kolektif secara optimal.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menegaskan bahwa kedua agenda ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual di daerah.

“Halmahera Utara memiliki potensi luar biasa—mulai dari komoditas pertanian hingga produk UMKM yang bisa menjadi identitas ekonomi daerah. Indikasi Geografis dan merek kolektif adalah instrumen penting untuk memberikan nilai tambah, perlindungan hukum, dan daya saing. Kanwil siap mendampingi penuh hingga setiap potensi ini benar-benar terlindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Argap.

Ia menambahkan bahwa perlindungan KI bukan hanya soal dokumen, tetapi juga strategi jangka panjang untuk pengembangan ekonomi lokal yang berbasis kekhasan daerah.

Melalui dua agenda ini, Kanwil Kemenkum Malut berharap proses inventarisasi potensi IG dan penguatan merek kolektif di Halmahera Utara dapat berjalan lebih terstruktur, sehingga produk-produk lokal memiliki landasan hukum kuat untuk berkembang di pasar regional maupun nasional, sekaligus menjaga identitas budaya dan ekonomi masyarakat setempat.