Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) Budi Argap Situngkir memimpin pelaksanaan assessment test (tes penilaian) Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kanwil Kemenkum Malut tahun 2025.

Dalam tes penilaian Budi Argap Situngkir didampingi Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, dan Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulfahmi menguji para calon tim kerja yang terdiri atas Pejabat Manajerial, JFT Ahli Madya dan Muda.

“Assessment test ini merupakan bentuk keseriusan jajaran Kanwil Kemenkum Malut menjaring tim kerja solid yang dapat mendukung pembangunan ZI menuju WBBM,” kata Budi Argap Situngkir di Aula Gamalama Kanwil, Rabu (5/2).

Kaitan dengan itu, Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin menyampaikan bahwa penilaian ini mengukur rekam jejak, kontribusi, integritas maupun komitmen calon tim kerja dalam membangun zona integritas.

“Terlebih saat ini Kanwil Kemenkum Malut tengah menyiapkan diri dalam penilaian di periode mendatang untuk meraih predikat WBBM. Butuh tim kerja yang mampu memberikan solusi dalam peningkatan pelayanan masyarakat,” ujar Chusni.

Kadiv P3H, Zulfahmi meneruskan bahwa sistem penilaian menggunakan skala sesuai kecakapan dan pemahaman calon tim kerja terhadap reformasi birokrasi dan zona integritas.

“Harapannya, Tim Kerja Kanwil Kemenkum Malut dapat mempertahankan WBK, dan menyiapkan diri meraih WBBM,” pungkasnya.

Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) menggelar rapat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan & Pembinaan Hukum, Zulfahmi, Pejabat Manajerial, JFT dan JFU.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh jajaran ini bertujuan untuk membahas isu-isu strategis dalam menopang kinerja dan pelayanan publik, serta langkah-langkah mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Chusni saat membuka rapat menyampaikan beberapa agenda di bidang pelayanan hukum. Di antaranya rencana sosialisasi layanan kekayaan intelektual di kampus dan sekolah, serta pertemuan dengan para notaris di Malut.

Selanjutnya, dirinya menyampaikan usulan pentingnya menggelar coffe morning dengan penamaan berbasis kearifan lokal, sebagai wadah mendekatkan Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir, para Pimpinan Tinggi Pratama, dan seluruh jajaran.

“Forum ini sebagai trademark Kanwil Kemenkum Malut, yang diharapkan menjadi wadah obrolan ringan yang solutif terkait tugas, dan kendala yang dihadapi, dan menyusun strategi mencapai kinerja,” ujar Chusni di ruang rapat Kanwil Malut, Rabu (05/02).

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan & Pembinaan Hukum, Zulfahmi, menekankan pentingnya membentuk tim kerja yang solid dan membangun kolaborasi antarjajaran sangat diperlukan.

Zulfahmi turut mendorong komitmen jajaran Kemenkum Malut mempertahankan WBK dan meraih predikat WBBM nantinya.

"Kita harus menjaga predikat WBK yang telah diraih dengan memastikan semua data dukung reformasi birokrasi diperbaharui dan dilengkapi. Ini bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga tentang komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," tegas Zulfahmi.

Diskusi yang memuat masukan dan tanggapan dari para peserta yang hadir turut mewarnai pertemuan tersebut.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, mendukung kekompakan dan solidaritas jajarannya di masa transisi. Budi Argap mendorong pentingnya menjaga semangat kerja dan kinerja terbaik.

"Saya berharap seluruh jajaran tetap disiplin, berkinerja, dan berintegritas. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Budi Argap Situngkir.

Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) menggelar apel pagi pegawai pada Rabu (5/2), yang dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan & Pembinaan Hukum, Zulfahmi, serta dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, dan seluruh jajaran pegawai.

Dalam arahannya, Zulfahmi mengingatkan jajaran untuk menindaklanjuti arahan Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir seperti peningkatan pelayanan masyarakat, kedisiplinan, dan kinerja tusi sebagaimana arahan Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Malut telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga penting bagi seluruh jajaran untuk memperbarui dan melengkapi data dukung oleh Timo Reformasi Birokrasi (RB). Terutama mengingat adanya pergantian personel di beberapa bagian.

"Kita harus menjaga predikat WBK yang telah diraih dengan memastikan semua data dukung Reformasi Birokrasi diperbaharui dan dilengkapi. Ini bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga tentang komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," tegas Zulfahmi.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan para pegawai untuk segera melaporkan SPT Tahunan, LHKASN, dan LHKPN sebagai bentuk teansparansi. Karena aspek ini juga menjadi bagian dari penilaian pusat terhadap transparansi dan akuntabilitas pegawai di lingkungan Kemenkum Malut sebagai wujud reformasi birokrasi.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, dalam kesempatan terpisah menekankan peningkatan kualitas pelayanan di masa transisi. Pelayanan masyarakat yang prima, tambah Budi Argap Situngkir, merupakan komitmen implementasi reformasi birokrasi khususnya pembangunan zona integritas menuju WBBM.

"Saya berharap seluruh jajaran tetap menjaga semangat dan mempertahankan kinerja terbaik dan pelayanan kepada masyarakat," kata Budi Argap Situngkir.

Menutup apel pagi, Zulfahmi mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga kesehatan dan tetap bersemangat dalam menjalankan tugas.

"Lebih dari itu, saya berharap kita semua diberikan kesehatan dan semangat dalam bekerja, karena hanya dengan tubuh yang sehat dan semangat yang tinggi, kita bisa memberikan kinerja terbaik bagi Kanwil Kemenkum Malut," tutupnya.

Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) menggelar rapat bersama Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam rangka membahas pembentukan tim pemeriksa terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan notaris berinisal A. K.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, saat memimpin rapat serta dihadiri oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris, antara lain Tatik Nurdjayanti dari unsur notaris, Johanes Siregar dari unsur ahli Kejaksaan Tinggi Malut, Kasim Umasangadji selaku Kabid Pelayanan AHU, dan Ismar Adun sebagai Sekretaris MKN.

Chusni menyampaikan komitmen Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir dalam mendorong profesionalisme notaris di Malut. Untuk itu, rapat sebagai tindaklanjut surat permohonan dari Polda Maluku Utara terkait izin pemeriksaan notaris A. K. tersebut menandai komitmen Kemenkum Malut dalam mendukung integritas notaris.

“Dugaan pelanggaran yang disangkakan meliputi tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat. Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Kakanwil (Budi Argap Situngkir) diperlukan pembentukan tim pemeriksa guna melakukan investigasi lebih lanjut,” ujar Chusni, Selasa (4/1).

Lebih lanjut, Chusni menjelaskan bahwa pembentukan tim ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 26 Ayat 1, tim pemeriksa terdiri dari tiga orang yang berasal dari unsur anggota majelis.

“Tim akan segera melaksanakan investigasi, yang diawali dengan pemanggilan ybs (A. K.) untuk diperiksa pada 7 Februari 2025. Saya tegaskan agar tim pemeriksa melaporkan perkembangan pemeriksaan secara berkala guna memastikan proses berjalan dengan transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir berharap dengan adanya pembentukan tim pemeriksa ini, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Langkah ini sekaligus menjadi komitmen Kanwil Kemenkum Malut dalam menjaga integritas profesi notaris di wilayah Malut,” pungkas Budi Argap Situngkir.

Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) mengikuti Technical Meeting Penyampaian Target Kinerja Program Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 secara virtual, Selasa (04/02).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Zulfikar Gailea, serta para JFT dan JFU pada Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Technical Meeting ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, yang menyampaikan pentingnya sinergi dalam menghadapi tantangan kinerja di tahun 2025.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal KI, Razilu, menegaskan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berada dalam masa transisi dan menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

“Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang solid serta komitmen yang lebih kuat dari seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham untuk menjaga semangat dan dedikasi dalam mendukung pencapaian target kinerja Kekayaan Intelektual,” ujar Razilu.

Lebih lanjut, Razilu juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, DJKI telah menyusun enam target kinerja utama untuk mendukung penguatan Kekayaan Intelektual di wilayah, pertama Pengembangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (Kawasan Karya Cipta dan/atau Kawasan Desain Industri), kemudian partisipasi dalam kegiatan pameran Kekayaan Intelektual untuk memperkenalkan inovasi berbasis KI di tingkat nasional dan internasional.

“Lalu, Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual, guna mendorong perlindungan dan pemanfaatan KI di sektor ritel, peningkatan dan Pemanfaatan Indikasi Geografis sebagai bentuk perlindungan produk khas daerah, mendorong daya saing produk unggulan daerah melalui peningkatan permohonan merek dagang di wilayah, serta peningkatan permohonan paten di daerah sebagai langkah strategis dalam mendukung inovasi dan teknologi,” jelasnya.

Mengakhiri arahannya, Razilu menegaskan bahwa dengan kolaborasi yang solid, DJKI bersama Kanwil Kemenkumham dapat menciptakan kinerja terbaik dan memberikan kontribusi positif bagi penguatan Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir dan Kadiv Yankum, Chusni Thamrin sangat mendukung program DJKI tersebut.

"Pengembangan kawasan, dan sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI dan program DJKI merupakan langkah strategis guna memperkuat pemahaman dan perlindungan KI bagi masyarakat," terang Budi Argap Situngkir.

Hal itu, tambah Budi Argap Situngkir untuk mendukung ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Malut.

Senada dengan itu, Kadiv Yankum Chusni Thamrin mendorong jajarannya untuk dapat mencapai target kinerja KI tahun 2025.

"Mari perkuat sinergi dengan seluruh pihak untuk mencapai target kinerja," pungkasnya.