Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) melaksanakan kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Angkatan III Batch III yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan profesionalitas paralegal di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan (4/11).

Hari pertama pelatihan ini diikuti oleh 550 peserta yang tersebar dari berbagai daerah di Provinsi Maluku Utara dan dibagi ke dalam 10 kelas pelatihan daring. Narasumber berasal dari berbagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Maluku Utara, sementara fasilitator kegiatan merupakan tim dari Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Malut. Setiap narasumber diberikan waktu selama dua jam untuk menyampaikan materi pelatihan dan berdiskusi secara interaktif dengan para peserta.

Adapun materi yang disampaikan meliputi topik-topik penting seperti Keparalegalan, Struktur Masyarakat, Bantuan Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia (HAM), Gender, Minoritas, dan Kelompok Rentan, Teknik Komunikasi Paralegal, Panduan Aktualisasi Peran Paralegal, serta Pengantar Hukum dan Demokrasi. Materi tersebut dirancang untuk memperkuat peran strategis paralegal sebagai ujung tombak layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Meskipun pelaksanaan berjalan lancar dan antusiasme peserta sangat tinggi, kegiatan sempat menghadapi kendala teknis berupa gangguan jaringan internet di beberapa wilayah dengan keterbatasan akses, yang menyebabkan sebagian peserta tidak dapat mengikuti seluruh sesi secara penuh. Namun, berkat koordinasi yang baik antara panitia, fasilitator, dan narasumber, kegiatan tetap berlangsung sesuai jadwal dan berjalan interaktif hingga akhir sesi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa pelatihan paralegal merupakan langkah konkret dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. “Paralegal adalah mitra strategis pemerintah dalam memperkuat budaya sadar hukum di masyarakat. Kami mendorong agar kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pelatihan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan jejaring dan kolaborasi antarparalegal di seluruh Maluku Utara,” ujarnya.

Budi Argap Situngkir juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Malut akan terus memperkuat dukungan terhadap keberlanjutan pelatihan ini, termasuk dengan menyiapkan materi pelatihan tambahan, kelas pengayaan daring, dan grup koordinasi peserta agar seluruh peserta, termasuk yang mengalami kendala jaringan, tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan optimal.

Melalui pelatihan ini, diharapkan para paralegal di Maluku Utara semakin siap menjalankan peran strategis mereka dalam memberikan bantuan hukum dan mendukung pelaksanaan prinsip keadilan yang inklusif, berkeadilan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Setahun Bekerja-Bergerak Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#malutpastirimoi
#kemenkummalut
#KerjaTerlaksana

Terima kasih #sobatpengayoman atas dukungannya meningkatkan kualitas pelayanan kami. Berikut hasil survei layanan dan integritas Kanwil Kemenkum Maluku Utara bulan Oktober 2025.

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak ✅




#kementerianhukum
#layananhukummakinmudah
#kerjaterlaksana
#kemenkummalut
#setahunberdampak

Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir menyerahkan secara simbolis sertifikat merek terdaftar air kemasan “Inooke”.

Perpanjangan tersebut membuat pelindungan merek Inooke berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 4 Maret 2035 sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kakanwil Argap mengapresiasi upaya pelindungan kekayaan intelektual tersebut, dalam mendukung kelangsungan merek usahanya.

“Ini menunjukkan bahwa sebuah usaha yang memiliki merek terlindungi, membantu usahanya untuk semakin maju dan berkembang,” ujar Argap di ruang kerja, Selasa (4/11).

Untuk itu, Argap mengajak masyarakat, pelaku usaha, kampus dan seluruh pihak di Malut untuk terus berkarya dan berinovasi, disertai melindungi kreativitas tersebut dalam bentuk merek, hak cipta, paten, desain industri, dan jenis KI lainnya agar dapat melindungi dan memajukan usahanya.

Senada dengan itu, Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin terus mendorong jajarannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kekayaan intelektual bagi masyarakat dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini tercermin dari proses pendampingan Tim Pelayanan KI terhadap proses perluasan merek yang dilakukan sebelumnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi PDAM Ternate, Meti Mahdiati yang hadir dalam menyerahkan sertifikat mengungkapkan apresiasinya terhadap layanan Kanwil Kemenkum Malut. Percepatan pelayanan merek ini membantu pengembangan ekonomi usaha dan dilindungi secara hukum.

“Terima kasih atas pelayanan yang cepat dan informatif dari Kanwil Kemenkum Malut, sehingga proses perluasan merek Inooke dapat berjalan cepat dan lancar,” tutupnya.

Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) mengikuti kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, secara daring melalui virtual, Senin (3/11).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari ketentuan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 yang mengamanatkan penyelarasan seluruh peraturan terkait jabatan fungsional agar menyesuaikan dengan ketentuan baru paling lambat lima tahun sejak diundangkan. Uji publik ini membahas penyederhanaan dan penyesuaian berbagai jabatan fungsional di bidang hukum yang berada di bawah binaan Kementerian Hukum, antara lain Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Penyuluh Hukum, Kurator Keperdataan, serta jabatan fungsional di bidang Kekayaan Intelektual seperti Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual.

Kepala Biro SDM, Fajar Sulaiman Taman, saat membuka kegiatan menyampaikan tiga pokok pembahasan utama disampaikan kepada seluruh peserta. Pertama, penyederhanaan peraturan (simplifikasi) dengan mengintegrasikan seluruh jabatan fungsional.

“Kedua, transformasi sistem manajemen kinerja jabatan fungsional, dan ketiga, penyesuaian substansi pada jabatan fungsional tertentu,” ungkapnya.

Transformasi kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat profesionalisme aparatur, meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang hukum, serta mewujudkan sistem manajemen jabatan fungsional yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan ini juga dibahas sejumlah pokok perubahan, di antaranya penyempurnaan ruang lingkup tugas pada jabatan fungsional Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Paten, yang kini mencakup tahapan pemeriksaan pendahuluan hingga advokasi di bidangnya. Selain itu, jabatan fungsional Pemeriksa Desain Industri mengalami perubahan signifikan dengan sistem penilaian berbasis hasil (performance-based), penambahan jenjang Ahli Utama, dan penghapusan mekanisme DUPAK yang digantikan oleh sistem predikat SKP.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir menyampaikan dukungannya terhadap langkah reformasi tersebut. Argap menegaskan bahwa penyederhanaan dan penyesuaian jabatan fungsional merupakan bentuk adaptasi penting dalam menciptakan aparatur hukum yang profesional dan berintegritas.

“Uji publik ini menjadi momentum penting bagi kita untuk memastikan setiap jabatan fungsional di bidang hukum benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan arah reformasi birokrasi. Kanwil Kemenkum Malut siap berperan aktif dalam mendukung transformasi ini, agar pelayanan hukum di daerah dapat semakin berkualitas dan berdampak nyata,” ujar Argap.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola SDM hukum yang profesional, kompeten, dan berorientasi hasil. Dengan terselenggaranya uji publik ini, diharapkan seluruh jabatan fungsional di bidang hukum ke depan akan semakin terstandarisasi, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.


#UjiPublik
#KementerianHukum

Ternate - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengikuti kegiatan Pembukaan Orientasi Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, secara daring bertempat Kanwil Malut, Selasa (4/11).

Kepala BPSDM Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam sambutanya menyampaikan bahwa orientasi PPPK merupakan pembentukan identitas, karakter dan profesional pegawai yang telah bergabung di lingkungan Kementerian Hukum.

"Pelaksanaan orientasi PPPK bukan hanya formalitas, tetapi sebagai langkah strategis dalam membangun ASN berintegritas, kompeten, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kedudukan PPPK memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan ASN lainnya. Untuk itu, pemahaman terhadap nilai-nilai dasar, budaya kerja, serta visi misi organisasi menjadi sangat penting.

“Hadirkan wajah yang menunjukan kesiapan dan kebanggaan sebagai bagian Kementerian Hukum," tambahnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir yang hadir secara virtual bersama PPPK Kemenkum, menyampaiakan dukungannya atas pelaksanaan pembukaan orientasi PPPK sebagai bagian pengembangan kompetensi.

Argap berpesan agar PPPK Kemenkum Malut memiliki peran sentral sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Untuk itu, meminta agar mengedepankan perilaku dan budaya kerja yang berorientasi pelayanan.

“Tunjukan dedikasi Saudara dalam bekerja, melayani dengan sepenuh hati masyarakat. Melalui orientasi PPPK pahami dan internalisasikan nilai-nilai PASti BerAKHLAK dalam bekerja khususnya melayani masyarakat,” pungkas Argap.