Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menggelar rapat pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), bertajuk penyusunan rencana kerja dan target prioritas tahun 2026 di gedung baru Kanwil Kemenkum Malut, Senin (9/3).

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir dalam arahannya menyampaikan pembangunan zona integritas di tahun 2026 perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Komunikasi dan pelayanan yang ramah kepada masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu, berbagai inovasi yang telah ada seperti inovasi Si Perahu (sistem pelayanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat), Gercep Yanki (gerakan cepat pelayanan kekayaan intelektual) dan inovasi Inga-Inga juga perlu terus dikembangkan,” ujar Argap.

Argap meminta seluruh Tim Kerja ZI yang terdiri atas Kelompok Kerja (Pokja) agar dapat melaksanakan dan mengunggah data dukung pelaksanaan tugas, capaian kinerja, dan pelayanan publik sebagai basis penilaian Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal dan Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerianpanrb.

"Komunikasi yang baik merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, berbagai inovasi layanan yang telah berjalan perlu terus diperkuat dan ditingkatkan," tambahnya.

Lebih lanjut, Argap mendorong penguatan pada berbagai area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas, di antaranya manajemen perubahan, akuntabilitas, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, manajemen sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Untuk mencapai predikat WBBM, seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Malut harus bekerja secara solid sebagai supertim,” pungkasnya.

Rapat ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rian Arvin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mia Kusuma Fitriana, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha La Dariani, serta seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Maluku Utara.

Kadiv Yankum, Rian mendorong agar seluruh tim kerja dapat melaksanakan dengan baik rencana kerja dan target prioritas yang telah disusun, serta mendorong pengembangan inovasi layanan semakin lebih baik dan berdampak.

Sofifi – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir (BAS) memperkuat sinergi bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Malut, Irjen Pol. Waris Agono melalui koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan, penegakan, dan pembinaan hukum.

Koordinasi yang digelar di Polda Malut, Sofifi, Jumat (6/3) tersebut, Kakanwil Argap didampingi Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mia Kusuma Fitriana, Kadiv Pelayanan Hukum, Rian Arvin, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Zulfikar Gailea, Analis KI Madya, Mohammad Ikbal dan jajaran.

Mengawali perbincangan, Kakanwil Argap menyampaikan apresiasi kepada Polda Malut yang telah mendukung pelaksanaan tugas pelayanan, penegakan, dan pembinaan hukum di Malut. Terutama dalam suksesi program strategis Kemenkum Malut di antaranya penegakan hukum KI, pelayanan bantuan hukum gratis melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan implementasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, dan harmonisasi produk hukum daerah.

“Kanwil Kemenkum Malut mengapresiasi kolaborasi dan kerja sama yang baik dari Polda Malut dalam mendukung pelaksanaan tugas kami. Termasuk penegakan hukum kekayaan intelektual, Posbankum, koperasi merah putih, harmonisasi, dan layanan dan pembinaan hukum lainnya di Maluku Utara,” ungkap Argap.

Argap menilai, dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, Polda Malut melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) pada kelurahan dan desa terus bersinergi bersama para kades/lurah, paralegal, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pihak dalam mendukung penyelesaian perkara masyarakat tanpa perlu sampai ke ranah pengadilan.

Kapolda Malut, Irjen Pol. Waris Agono menyampaikan dukungannya atas program pemerintah yang menjadi tugas Kemenkum. Hal tersebut pada gilirannya memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban dan pembangunan ekonomi rakyat.

Waris menyampaikan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini yakni penerapan KUHP nasional baru sesuai Undang-undangan Nomor 1 Tahun 2023, terlebih dalam penerapan hukum adat. Ia telah mendorong pemerintah daerah di Malut agar dapat mengeluarkan peraturan daerah tentang hukum adat, sebagai tindak lanjut penerapan KUHP nasional.

Kadiv P3H, Mia mengatakan bahwa Kemenkum Malut sejalan dengan Polda Malut untuk terus mendorong harmonisasi rancangan peraturan daerah, termasuk penerapan hukum adat. Sementara itu, Kadiv Yankum, Rian mendorong pentingnya penguatan penegakan hukum KI melalui sinergi dengan PPNS KI.

“Harapannya, sinergi antara Kemenkum Malut dan Polda Malut ini dapat terus diperkuat sehingga mendorong peningkatan layanan yang berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sofifi – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir (BAS) menggelar audiensi bersama Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda terkait pelaksanaan tugas pelayanan dan pembinaan hukum di Malut.

Kakanwil Argap dalam kesempatan tersebut didampingi Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mia Kusuma Fitriana, Kadiv Pelayanan Hukum, Rian Arvin, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Zulfikar Gailea, Analis KI Madya, Mohammad Ikbal dan jajaran.

Argap menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Sherly yang terus mendukung program kegiatan strategis Kemenkum Malut seperti Pos Bantuan Hukum (Posbankum), layanan kekayaan intelektual, perseroan perorangan, harmonisasi produk hukum daerah, dan tugas lainnya.

“Terima kasih kepada Gubernur Malut, Bu Sherly yang terus mendukung program Kanwil Kemenkum Malut. Baik Posbankum, kekayaan intelektual, layanan AHU, harmonisasi ranperda, dan banyak tugas lainnya,” ungkap Argap di rumah dinas Gubernur Malut, Sofifi, Jumat (6/3).

Argap menyampaikan bahwa rencananya pada April 2026 akan dilakukan peresmian Posbankum secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Peran aktif Gubernur Malut dalam percepatan pendirian 1.185 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Malut merupakan bentuk komitmen Pemprov Malut dalam mewujudkan program berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Termasuk dalam mendukung pelidungan kekayaan intelektual hak cipta musik dan lagu para musisi lokal di Timur Indonesia, khususnya Maluku Utara,” terang Argap saat dijumpai.

Sementara itu, Gubernur Sherly menyampaikan dukungannya atas implementasi program pelayanan dan pembinaan di Malut. Pembinaan hukum melalui Posbankum telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Malut, terlebih bagi warga kurang mampu untuk mengakses layanan hukum secara gratis.

Sherly yang juga Duta Posbankum Indonesia tersebut menilai bahwa pentingnya mengglorifikasi praktik baik atas dampak yang telah dirasakan masyarakat atas keberadaan Posbankum di Malut.

“Masyarakat yang telah mendapatkan manfaat atas layanan Posbankum tersebut, patut memberikan testimoni atas manfaat yang diterima, sehingga menjadi informasi dan motivasi bagi yang lain untuk dapat mengakses layanan bantuan hukum gratis melalui Posbankum,” ungkap Sherly.

Kadiv P3H, Mia dan Kadiv Yankum, Rian juga menyampaikan harapannya agar dukungan Gubernur Malut dalam implementasi program pelayanan hukum maupun pembinaan hukum memberikan dampak nyata hadirnya negara memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di akhir koordinasi, Kakanwil Argap juga meminta kehadiran Gubernur Malut, Sherly pada acara peresmian gedung baru Kanwil Kemenkum Malut yang rencananya akan digelar pada April 2026 mendatang.

“Peresmian gedung baru Kanwil Kemenkum Malut yang rencananya juga dihadiri Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Agtas, dan stakeholders, juga akan ditandai dengan penanaman tanaman yang telah masuk indikasi geografis, seperti Kelapa Bido Morotai, cengkeh, dan pala dari Malut,” pungkasnya.

Ternate – Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum)Maluku Utara (Malut) menerima kunjungan koordinasi Asosiasi Pemerintah Desa (APDES) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dalam rangka memperkuat pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa-desa wilayah Kabupaten Halmahera Utara, bertempat di gedung baru Kanwil, Senin (9/3).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Budi Argap Sitngkir (BAS) menyambut baik koordinasi ini, ia menekankan pentingnya Posbakum sebagai ujung tombak penyelesaian perkara di tingkat pertama.

“Kanwil Kemenkum Maluku Utara berkomitmen mendukung Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat desa. Pemanfaatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) menjadi solusi tepat di tengah masyarakat, dan kami memastikan layanan ini hadir dekat dan mudah diakses.” Ujar Argap Situngkir.

Lanjut, Argap, menuturkan bahwa dirinya telah melaksanakan sejumlah kunjungan kerja diantarnya dengan Gubernur, Polda Maluku utara dan lainnya.

“Pos Bantuan Hukum (Posbankum) ini hadir untuk memberikan solusi yang cepat, dekat, dan damai bagi masyarakat. Kami telah melakukan kunjungan untuk menyebarluaskan informasi layanan Posbankum, termasuk kepada Gubernur Maluku Utara dan Polda Maluku Utara, ujarnya.

Kemudian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Mia Kusuma Fitriana, menambahkan bahwa beberapa paralegal disemua desa khususnya di Halut belum sebagian belum mendapatkan pendidikan.

“Beberapa paralegal di desa-desa memang belum mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang memadai. Kami akan segera berkoordinasi dengan bagian hukum Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, karena tidak semua Posbankum memiliki paralegal,” ujar Mia.

Perwakilan APDES Kabupaten Halut, Iksan Madu, menyampaikan harapannya agar paralegal di desa mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai.

“Sebagai salah satu paralegal di desa, saya berharap melalui koordinasi ini kami bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Dengan pengetahuan yang lebih baik, kami dapat menjalankan tugas secara optimal dan menyampaikan informasi hukum dengan tepat kepada Ketua APDES dan masyarakat di desa,” ujarnya.

Ternate – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menggelar kegiatan berbagi makanan berbuka puasa atau takjil kepada masyarakat.

Aksi sosial tersebut dilaksanakan di sekitar lingkungan kantor wilayah dengan menyasar para pengguna jalan, pengendara dan lainnya serta masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa sebagai wadah kepedulian dan kebersamaan di bulan penuh berkah ini.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir (BAS) menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan wujud kepedulian sosial serta semangat berbagi kepada masyarakat.

“Bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat berbagi kebahagiaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa,” ujar, Argap saat pembagian takjil di gedung baru Kanwil, Senin (09/04).

Berbagi takjil juga dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mia Kusuma Fitriana, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, La Dariani bersama jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Malut.

Lanjut Argap, mengukapkan bahwa melalui aksi sosial seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk kedekatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat.

“Kegiatan sosial seperti ini dapat terus mempererat akses antara pemerintah dan masyarakat juga, masyarakat dapat mengenal lebih dekat gedung kantor kementerian hukum Malut yang sekarang,” pungkas Argap.

Melalui kegiatan aksi sosial ini Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan.