Ternate - Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi mengingatkan seluruh jajarannya agar dapat menjaga netralitas ASN menjelang, selama, maupun pasca pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan, Rabu besok (27/11).
Andi Taletting Langi mengingatkan hal itu saat berbicara bersama Komisioner KPU Provinsi Malut, Reni S. Banjar pada Dialog Interaktif bertajuk "Pilkada Malut 2024: Dinamika, Tantangan, dan Harapan" yang digelar oleh RRI Ternate, bertempat di Lapas Kelas IIA Ternate.
"Kepada para ASN khususnya jajaran Kanwil Kemenkumham Malut agar dapat menjaga netralitas ASN sebelum, saat, maupun setelah pencoblosan yang digelar 27 November 2024 besok. Mari ciptakan Pilkada damai untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas," ujar Andi Tetting Langi secara hybrid dihadapan ASN dan warga binaan Lapas Ternate, Senin (25/11).
Dalam memperkuat netralitas ASN, Andi Taletting Langi mengungkapkan bahwa jajarannya telah mengikrarkan janji dan netralitas ASN bersama TNI/Polri, KPU, Bawaslu, pemda, dan jajaran Forkopimda Malut beberapa waktu lalu.
“Kami juga mengingatkan jajaran agar bijak dalam bermedia sosial. Bijak atas informasi hoax, dan hindari larangan-larangan ASN dalam pilkada seperti politik uang dan dukungan kepada pasangan calon,” tambah Andi Taletting Langi.
Dengan menjunjung tinggi netralitas ASN, Andi Taletting Langi berujar bahwa hal itu sudah menjadi bagian dari ikhtiar mendukung Pilkada berkualitas dan damai dalam melahirkan pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Komisioner KPU Malut, Reni S. Banjar menyampaikan apresiasinya kepada Andi Taletting Langi, sebagai Kakanwil yang berperan aktif dalam mendukung netralitas ASN selama proses Pilkada 2024.
Reni menyebut dalam menciptakan Pilkada yang damai, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Menurutnya, KPU tak bisa bergerak sendiri. Butuh keterlibatan dan pengawasan dari Bawaslu maupun seluruh unsur masyarakat termasuk ASN.
“Gunakan hak pilihmu memilih pemimpin terbaik di Malut. Setiap pilihan akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kedepan,” pungkas Reni.
