Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengikuti kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkum Republik Indonesia (RI) dengan 20 (dua puluh) Kementerian/Lembaga mitra kerja sama.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, bersama Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi dan jajaran mengikuti kegiatan tersebut secara daring di Aula Gamalama Kanwil, Rabu (14/5).
Penandatanganan nota kesepahaman ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Dalam sambutannya, Supratman menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
“Nota kesepahaman ini bukan sekadar dokumen seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata Kemenkum untuk bersinergi dan bergerak bersama kementerian/lembaga lain. Sinergi ini penting untuk memperkuat pelayanan hukum yang inklusif serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” terang Supratman.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta dalam laporan pelaksanaan kegiatan menekankan bahwa sinergitas dengan kementerian/lembaga menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi nasional jangka panjang tersebut.
Kaitan dengan itu, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir menyampaikan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti dalam kesempatan pertama pelaksanaan kerja sama tersebut, yang dilaksanakan di tingkat wilayah Maluku Utara. Argap Situngkir mengapresiasi kerja sama tersebut untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pembinaan hukum di Malut.
“Kanwil Kemenkum Malut mendukung penuh langkah Bapak Menkum, Supratman dalam memperkuat kerja sama dengan instansi/lembaga terkait guna mendukung pelaksanaan tugas di wilayah,” ujar Argap Situngkir.
Argap Situngkir menyampaikan bahwa kerja sama di tingkat wilayah pada gilirannya akan membantu akselerasi tugas di bidang pelayanan dan pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan, dan strategi kebijakan yang melibatkan stakeholders di wilayah.
Hadir langsung dalam penandatangan Nota Kesepahaman tersebut Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, Menteri Koperasi, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Perdagangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kepala BP2MI), Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen ESDM, Wamen Komunikasi dan Digital, Wamen BUMN, Wamen Investasi dan Hilirisasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretaris MA, Sekjen Kementerian Kehutanan, Sekjen Kementerian PU, Sekjen Kemenhub, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian LH, Para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian dan Lembaga, serta para Staf Ahli dan Staf Khusus.
