Ternate – Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi sangat relevan di tengah berbagai dinamika kehidupan bernegara saat ini. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan kinerja, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir menyampaikan hal itu saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025, bertempat di halaman depan Kanwil Kemenkum Malut, Rabu (1/10).

“Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Sebagai ASN, kita patut menjadikan Pancasila sebagai perekat bangsa menuju Indonesia Raya, Indonesia Emas 2045,” ujar Argap Situngkir di hadapan para peserta upacara.

Argap Situngkir mengungkapkan bahwa sejarah lahirnya Pancasila, di mana Soekarno merumuskan gagasan Pancasila saat diasingkan di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada masa kolonial Belanda, tepatnya antara 1934-1938. Soekarno menemukan ide-ide tersebut saat merenung di bawah sebuah pohon sukun di taman rumah pengasingannya, yang kini dikenal sebagai Taman Renungan Bung Karno.

“Saya pernah mengunjungi Taman Renungan Bung Karno, sebuah tempat sakral lahirnya Pancasila. Kita sebagai penerus bangsa harus mengenal sejarah, dan memiliki jiwa nasionalisme berlandaskan Pancasila. Terutama dalam menjalankan peran ASN sebagai pemersatu bangsa,” lanjut Argap Situngkir.

Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga panduan moral dan etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila setiap insan mengamalkan nilai-nilainya, maka bangsa ini akan semakin kuat, masyarakatnya hidup rukun, dan keadilan dapat dirasakan bersama.

“Para pahlawan Pancasila telah memberikan teladan tentang arti pengorbanan yang sesungguhnya. Tugas kita hari ini adalah menjaga warisan itu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan,” pungkas Argap Situngkir.

Dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila tersebut, bertindak sebagai Perwira Upacara yakni Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Komandan Upacara, Analis Kekayaan Intelektual Madya, M. Ikbal. Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh penghayatan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila.

Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengikuti secara khidmat acara Serah Terima Jabatan dan Pelepasan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Reynhard Silitonga, yang memasuki masa purnabakti pada Selasa (30/09) melalui platform zoom meeting. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan dihadiri secara virtual oleh seluruh seluruh satuan kerja Kemenkum di Indonesia.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, turut hadir bersama jajaran pimpinan tinggi pratama, yakni Kadiv P3H Zulfahmi, Kadiv Yankum Chusni Thamrin, serta Kabid AHU Muhd. Kasim Umasangadji, Kabid KI Zulfikar Galea, seluruh pegawai, termasuk para CPNS.

Dalam acara tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, penayangan video perjalanan pengabdian Reynhard Silitonga, serta penyampaian kesan dan pesan dari para pegawai hingga sambutan perpisahan dari beliau. Selanjutnya, Menteri Hukum memberikan penghormatan atas pengabdian panjang Reynhard dan secara resmi memperkenalkan Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal (Plt) yang baru, Wisnu Nugroho Dewanto.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir menyampaikan apresiasi atas dedikasi Reynhard Silitonga selama menjabat sebagai Inspektur Jenderal. Beliau merupakan sosok teladan integritas dan ketegasan dalam menjaga marwah pengawasan internal di lingkungan Kemenkum.

“Kanwil Kemenkum Maluku Utara mengucapkan terima kasih dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas pengabdiannya,” ujar Argap Situngkir.

Lebih lanjut, Argap Situngkir menegaskan komitmen Kanwil untuk mendukung kepemimpinan Plt. Irjen Wisnu Nugroho Dewanto. “Kami siap berkolaborasi dan memperkuat sinergi pengawasan agar seluruh pelaksanaan tugas di wilayah berjalan akuntabel dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.

Dengan semangat regenerasi kepemimpinan ini, Kanwil Kemenkum Malut berharap pengawasan internal di lingkungan Kemenkum semakin adaptif, responsif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2044, Selasa (30/9) bertempat di Aula Gamalama. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi P3H Zulfahmi selaku pimpinan rapat, unsur Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas PUPR selaku pemrakarsa, perwakilan Bappeda, Biro Hukum, serta JFT terkait.

Dalam sambutannya, Kadiv P3H Zulfahmi menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan krusial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam UU 13/2022, di mana Kanwil bertugas memastikan rancangan regulasi telah melalui proses analisis konsepsi, pembulatan, dan pemantapan substansi. Ia menekankan bahwa RTRW bukan sekadar dokumen teknis, tetapi menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan Kota Ternate yang adil dan berkelanjutan. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota atas keberhasilan membentuk Pos Bantuan Hukum di seluruh kelurahan, sebagai bentuk komitmen pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat.

Perwakilan Dinas PUPR Kota Ternate menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda RTRW telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta diharapkan menjadi fondasi utama dalam pengembangan infrastruktur, tata ruang, dan investasi daerah. Selanjutnya, Tim Kerja Harmonisasi (TKH) menyampaikan hasil telaah mulai dari aspek kewenangan, teknis pembentukan, hingga substansi. TKH menemukan sejumlah penggunaan huruf capital yang tidak konsisten, kekeliruan dalam pendefinisian istilah, serta tumpang tindih norma dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama pada pengaturan kawasan strategis yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai UU 6/2023.

Pada sesi diskusi, pemrakarsa memberikan klarifikasi terkait penyesuaian pengaturan sempadan pantai yang mendominasi wilayah Kota Ternate, serta pemenuhan komposisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat. Pemrakarsa juga menyatakan menerima seluruh catatan revisi dari TKH dan berkomitmen melakukan perbaikan dalam batas waktu lima hari sebagaimana ketentuan e-harmonisasi.

Menutup kegiatan, Kakanwil Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situngkir menyampaikan apresiasi atas sinergi Pemerintah Kota dan Kanwil dalam proses harmonisasi ini. Ia menegaskan bahwa Kanwil akan terus mendukung percepatan pembentukan regulasi daerah yang berkualitas. “RTRW ini menyangkut masa depan kota dan tata kehidupan masyarakat. Saya mendorong agar penyusunannya tidak hanya memenuhi aspek formil hukum, tetapi benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Kanwil siap mengawal hingga ditetapkan menjadi Perda yang operasional dan berdampak nyata,” tegasnya.

Dengan terselenggaranya rapat harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Malut memastikan bahwa Ranperda RTRW Kota Ternate 2024–2044 berjalan pada koridor hukum yang tepat, sekaligus menjadi instrumen pembangunan yang visioner dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Ternate.

Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan (PerUU) melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara daring, di Ruang Rapat Lantai II Kanwil, Selasa (30/9/).

Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas pengelola JDIH di wilayah dalam menyediakan layanan informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, menyampaikan bahwa pembinaan ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas anggota JDIHN.

“Kegiatan ini menjadi sangat strategis dalam menjamin ketersediaan dokumentasi hukum yang sah, lengkap, dan mutakhir. JDIH bukan hanya sebagai pusat dokumentasi, tetapi juga sebagai sistem pelayanan hukum dan pengembangan hukum nasional yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” Ujar Zulfahmi saat menyampaikan sambutannya.

Ia menambahkan, integrasi sistem JDIH secara digital akan semakin memudahkan pencarian, penelusuran, dan akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan maupun produk hukum lainnya.

“Saya berharap peserta yang hadir dapat mengikuti pedoman yang disampaikan dengan serius, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini juga memudahkan bagi kepala desa, paralegalnya maupun anggota kadarkum untuk mengakses informasi hukum lewat pengelolah JDIH diwilayah,” tambahnya.

Kaitanya, Kakanwil Kemenkum Malut, Argap Situngkir, menyampaikan apresiasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan JDIH ini, sangat penting untuk memperkuat layanan informasi hukum di Maluku Utara.

“Dengan kondisi geografis yang penuh tantangan, ketersediaan informasi hukum yang cepat, akurat, dan transparan akan menjadi kunci dalam mendorong partisipasi publik serta mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan hukum,” terang Argap Situngkir.

Ternate - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir, memimpin apel pagi bersama jajaran pegawai bertempat di halaman Kanwil Malut.

Dalam amanatnya, Argap Situngkir menyampaikan apresiasi atas capaian strategis Kanwil Kemenkum Malut, yakni terbentuknya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Maluku Utara hingga mencapai 100 persen. Capaian 100 persen ini sebagai bukti nyata komitmen Kanwil mendukung salah satu progran unggulan pembangunan Zona Intregirtas (ZI) menuju wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) memastikan akses bantuan hukum semakin terbuka luas bagi masyarakat.

“Dengan Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan sinergi kita semua. Saya berharap capaian 100% ini dapat terus dipertahankan demi pelayanan hukum yang lebih baik,” ujar Argap Situngkir saat memimpin apel pagi Senin, (29/09/2025).

Selain itu, Kakanwil juga menekankan pentingnya persiapan menjelang kunjungan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) pada awal Oktober mendatang.

“Dalam waktu dekat kita akan menerima kunjungan tim audit dari BPK RI. Saya minta seluruh bidang mempersiapkan data dan dokumen secara lengkap agar proses audit dapat berjalan lancar.” Sambung Argap Situngkir.

Apel pagi ini, diikuti oleh pejabat struktural, fungsional, Pelaksana,CPNS serta PPNPN di lingkungan Kanwil Kemenkum Malut.