Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan tren permohonan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) mengalami peningkatan pada tahun 2025.
Di bidang KI, pada periode Januari - April 2025 Kemenkum berhasil menyelesaikan 123.933 permohonan KI. Kinerja ini naik sebesar 70,87% jika dibandingkan dengan Januari - April 2024 sebanyak 72.530 penyelesaian izin.
“Di tengah efisiensi anggaran, Kemenkum tetap menunjukkan kinerja yang mengesankan.Pada kuartal pertama 2025, penyelesaian melonjak 70,87% dibandingkan periode yang sama tahun 2024,” ujar Supratman, Sabtu (24/5/2025).
Ia menjelaskan sumbangsih pencapaian terbesar tersebut bersumber dari penyelesaian merek dan hak cipta. Penyelesaian nilai meningkat dari 31.791 menjadi 73.074 atau sebesar 129,86%. Sedangkan penyelesaian hak cipta melalui layanan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) naik dari 34.241 menjadi 43.491 atau sebesar 27%.
Di sisi lain, jumlah permohonan yang diberikan oleh masyarakat juga meningkat. Pada kuartal pertama tahun ini, total permohonan hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, serta desain tata letak sirkuit terpadu mencapai 88.893. Angka ini naik sebesar 15,29% dari kuartal pertama 2024 sebesar 77.099.
“Kenaikan pada jumlah permohonan KI dari masyarakat, juga jumlah permohonan yang berhasil diselesaikan oleh jajaran Kemenkum, dipengaruhi oleh transformasi digital yang mempercepat keseluruhan proses pelayanan,” ungkapnya.
Sementara itu di bidang AHU, lanjut Supratman, transformasi digital telah mempercepat proses pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto. Kemenkum mencatat bahwa hingga 20 Mei 2025 sudah lebih dari 17.000 pengajuan nama Koperasi Merah Putih yang masuk.
“Untuk mewujudkan Program Asta Cita ke-2 dan ke-6 Presiden Prabowo, Kementerian Hukum akan terus mengawal dan berkoordinasi untuk mempercepat pengesahan Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, agar target 80.000 Koperasi Merah Putih bisa tercapai,” kata Menteri Transmigrasi Sulawesi ini.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir secara terpisah mengapresiasi capaian kinerja pelayanan KI dan AHU. Dalam mendorong kinerja, Argap Situngkir dan jajaran telah menggelar insentif komunikasi dengan Gubernur Malut, Walikota dan Bupati di Malut dalam mendorong pelayanan KI dan AHU.
“Sineri pemda dan seluruh pihak dalam pelindungan kekayaan intelektual, layanan AHU khususnya percepatan pendirian koperasi merah putih menjadi sangat penting,” pungkas Argap Situngkir.
