Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir terus mendorong sinergi dan kolaborasi pemerintah daerah (pemda) pada 10 kabupaten/kota di Malut dalam percepatan pendirian pos bantuan hukum (pos bankum).
Argap Situngkir mengatakan bahwa dari total 1.185 desa dan kelurahan di Malut, kurang lebih baru 152 pos bankum yang telah berdiri. Untuk itu, peran pemda menjadi sangat sentral dalam upaya mendorong kepala desa dan lurah di wilayahnya untuk menyiapkan dan melengkapi syarat administrasi pendiriannya.
“Pos bantuan hukum ini sangat penting agar masyarakat di kelurahan dan desa dapat menerima layanan informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi penyelesaian sengketa, pembuatan dokumen hukum, dan rujukan untuk kasus, secara gratis. Pos bankum juga dapat menjadi wadah literasi hukum bagi masyarakat,” ungkap Argap Situngkir saat memimpin rapat percepatan pendirian pos bankum di Aula Gamalama, Kanwil, Senin (8/9).
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kakanwil Kemenkum Malut Argap Situngkir bersama Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, dan para Bupati dan Walikota se Malut sebelumnya merupakan langkah strategis yang telah dilakukan. Selebihnya, sinergi, komunikasi, dan dorongan pemda kepada desa dan lurah di wilayahnya dalam percepatan menjadi sangat penting.
“Kita bentuk tim percepatan, membangun komunikasi yang intens secara virtual maupun via grup WA dan saluran lainnya melibatkan sekda, kepala dinas dan kabag terkait, serta para kades dan lurah untuk mengukur progres output pendirian pos bankum di wilayah masing-masing,” lanjut Argap Situngkir.
Kaitan dengan itu, Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi turut membagi penanggung jawab dan koordinator tim masing-masing kabupaten/kota di Malut dalam menjalin sinergi dengan pemda, pemdes dan kelurahan.
“Targetnya, September ini progres pendirian pos bankum pada seluruh desa/kelurahan di Malut sudah bisa 100%,” tuturnya.
Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin menyampaikan bahwa komunikasi dengan pemda, pemdes, dan lurah, diperkuat Kemenkum Malut saat percepatan pendirian koperasi merah putih. Untuk itu, dirinya meminta seluruh jajarannya bersinergi guna mendukung percepatan pendirian pos bankum di Malut.
