Morotai — Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir menyampaikan pentingnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai melengkapi beberapa administrasi guna mempercepat proses verifikasi Kepala Bido menjadi indikasi geografis.
Argap Situngkir menyampaikan hal tersebut saat audiensi bersama Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua didampingi Wakil Bupati, Rio C. Pawane dan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang kerja bupati.
“Kanwil Kemenkum Malut mendukung akselerasi proses penilaian administrasi Kelapa Bido menjadi indikasi geografis. Meskipun terdapat beberapa catatan dari DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) kiranya hal tersebut dapat segera dilengkapi sehingga mempermudah proses verifikasi lanjutan,” ujar Argap Situngkir, Selasa (27/5).
Ia menambahkan manfaat yang diperoleh masyarakat Morotai jika Kelapa Bido terdaftar sebagai IG. Di antaranya manfaat ekonomi, mendongkrak pariwisata daerah, dan mendorong peningkatan nilai jual dan manfaat bagi masyarakat.
Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua mendukung percepatan penetapan Kelapa Bido Morotai menjadi indikasi geografis. Oleh karena itu, Rusli meminta jajarannya agar dapat mengidentifikasi kelengkapan administrasi, dan segera menyetujuinya untuk dapat dikirimkan ke Kemenkum.
“Kami juga meminta dukungan Pak Kakanwil Kemenkum Malut, dalam mendorong percepatan Kepala Bido Morotai menjadi indikasi geografis,” ungkap Rusli.
Sebelumnya, tim pelayanan KI Kemenkum Malut yang dipimpin Analis KI Madya, M. Ikbal dan jajaran bertandang ke Dinas Pertanian Pemkab Morotai. Tim bertemu dengan Kadis Pertanian, Tamhid Billo. Ikbal mengapresiasi keseriusan Pemkab Morotai dalam melengkapi dokumen persyaratan.
“Sehingga kami berharap agar catatan penyempurnaan isi dokumen deskripsi permohonan indikasi giografis Kelapa Bido Morotai sesuai rekomendasi DJKI perlu segera dilengkapi. Seperti melengkapi identitas pemohon, penjelasan nama dan jenis produk, karakteristik dan kualitas, serta melengkapi hasil uji tanah,” ujar Ikbal.
Kadiv Tamhid Billo mengatakan bahwa pihaknya akan melengkapi data administrasi yang ada di dokumen deskripnya terlebih dulu sesuai catatan asistensi terkait hasil uji laboratorium. Sementaara untuk penisitian akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
