Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir mendorong efektivitas pengelolaan anggaran yang selaras dengan program kerja.
Berbagai program kerja yang memiliki dampak nyata kepada masyarakat, kata Argap Situngkir, seperti pelayanan kekayaan intelektual, administrasi hukum hukum, pembinaan dan bantuan hukum gratis yang dampaknya langsung kepada masyarakat patut dioptimalkan.
“Penyerapan anggaran bukan sekadar memenuhi target angka, tetapi juga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Argap Situngkir di ruang rapat Kanwil Kemenkum Malut, Rabu (11/6).
Rapat yang dipimpin Kakanwil Argap Situngkir tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, Plt Kabag TU dan Umum, Irwan Kadir, para bendahara, pejabat manajerial dan non manajerial.
Argap Situngkir memaparkan data per awal Juni 2025, penyerapan anggaran untuk Divisi Pelayanan Hukum mencapai 52,41%. Sementara Divisi P3H mencapai 44.06%. Termasuk pada Bagian TU dan Umum. Argap Situngkir menyoroti beberapa satker telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih terdapat unit-unit yang perlu melakukan percepatan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pengadaan barang/jasa.
Kadiv Yankum, Chusni dan Kadiv P3H, Zulfahmi turut memaparkan hasil pengelolaan anggaran masing-masing divisi. Dalam sesi diskusi, sejumlah kendala teknis dan administratif turut diidentifikasi, antara lain keterlambatan proses tender, perubahan kebijakan, serta kendala koordinasi antar unit.
“Untuk itu, saya meminta agar segera dilakukan identifikasi kendala, dan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas, optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,” lanjutnya.
Di akhir rapat, Kakanwil Argap Situngkir menegaskan kembali pentingnya komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Kita harus pastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
