Ternate – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) mengungkapkan keseriusannya dalam membangun perekonomian daerah berbasis kekayaan intelektual. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Halbar, Julius Marau mengatakan bahwa manfaat yang diperoleh dalam pencatatan/pendaftaran kekayaan intelektual pada Kementerian Hukum (Kemenkum) sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum.
“Kami sangat mendukung agar semua potensi yang ada di Halmahera Barat dapat terdaftar hak kekayaan intelektualnya. Ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” ujar Julius, Senin (10/3).
Hal itu terangkum dalam pertemuan jajaran Pemkab Halbar dengan Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir didampingi Kadiv Yankum Chusni Thamrin, Kadiv P3H Zulfahmi, Kabid KI, Zulfikar Gailea, Kabid AHU, M. Kasim Umasangadji dan jajarannya.
Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Malut Budi Argap Situngkir mengatakan bahwa Halmahera Barat memiliki potensi yang besar dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal maupun personal. Dengan begitu, kata Budi Argap Situngkir perlunya sinergi dan kolaborasi Pemda Halbar dan Kanwil Kemenkum Malut.
“Di Halbar terdapat banyak potensi, seperti pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, potensi indikasi geografis, sumber daya genetik, maupun KI personal yang dapat dilindungi,” kata Budi Argap Situngkir sembari mendorong jangan sampai potensi tersebut diklaim pihak lain.
Kadiv Yankum Chusni mengatakan bahwa Halbar pernah masuk sebagai wilayah dengan pencatatan/pendaftaran KI komunal terbanyak di Indonesia. Sehingga hal ini menjadi peluang dalam pengembangan ekonomi daerah berbasis KI.
Kaitan dengan itu, Kadiv Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga, Fenny Kiat mengapresiasi langkah jemput bola Kemenkum Malut dalam pemberdayaan kekayaan intelektual. Ia mengajak Pemda Halbar untuk satu komitmen dalam membangun daerah berbasis kekayaan intelektual.
“Kita bisa memulai dengan membangun city branding berdasarkan sejarah dan keunikan Halbar. Kita juga membutuhkan pembentukan tim percepatan pembangunan wilayah berbasis KI,” tegasnya.
Diskusi dan tanya jawab mengiringi rapat koordinasi tersebut. Salah satu rekomendasi yang diambil yakni pentingnya kerja sama dalam percepatan perlindungan kekayaan intelektual di Halbar.
