Ternate – Dalam rangka memastikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan Posbankum di Kelurahan Jati, Kota Ternate, Rabu (11/1). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Mia Kusuma Fitriana, Lurah Jati Arafik Gapang, Sekretaris Camat Ternate Selatan, Ketua Paralegal, jajaran kelurahan, pegawai Divisi P3H, serta masyarakat Kelurahan Jati.
Dalam pembinaannya, Mia Kusuma Fitriana menegaskan bahwa Posbankum bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk memperoleh konsultasi, edukasi, hingga penyelesaian konflik melalui mediasi. Ia menjelaskan bahwa banyak persoalan sosial dapat diselesaikan lebih cepat dan damai apabila difasilitasi melalui musyawarah. Hasil mediasi tersebut dapat dituangkan dalam kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen penyelesaian masalah tanpa harus melalui jalur litigasi. Mia juga menekankan bahwa pembinaan ini menjadi bagian dari persiapan menuju agenda besar, yakni Kickoff Peresmian Posbankum Nasional oleh Presiden RI pada April 2026, yang diharapkan semakin memperkuat layanan bantuan hukum hingga tingkat kelurahan.
Lurah Jati menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum sangat dibutuhkan warga, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ia berharap Posbankum dapat menjadi ruang penyelesaian masalah yang adil dan menyejukkan, serta membantu menjaga ketertiban dan keharmonisan warga. Lurah juga mengajak seluruh masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan Posbankum serta meneruskan informasi kepada warga lainnya mengenai keberadaan Posbankum sebagai fasilitas bantuan hukum yang dapat diakses secara terbuka.
Sekretaris Camat Ternate Selatan turut mengapresiasi kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Malut. Ia berharap setelah pembinaan ini, terdapat penguatan tindak lanjut, khususnya terkait pelaporan pelayanan oleh paralegal agar pelaksanaan Posbankum lebih terukur dan tertib. Kegiatan pembinaan juga dilengkapi dengan pendampingan teknis kepada paralegal dalam melakukan input laporan layanan ke website Posbankum, serta sesi diskusi interaktif bersama masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir menegaskan komitmennya dalam mendorong keberlanjutan Posbankum di setiap kelurahan. Ia menilai Posbankum merupakan bentuk nyata hadirnya negara dalam memberikan layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat.
“Kami mendorong Posbankum Kelurahan Jati agar aktif memberikan layanan konsultasi dan mediasi, sekaligus tertib dalam pelaporan. Posbankum harus menjadi ruang penyelesaian masalah yang cepat, sederhana, dan berdampak langsung bagi warga,” tegas Argap.
