Ternate – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Unit Kerja Eselon I Kemenkum RI mengampu tugas dalam melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, tahun 2025 menjadi langkah baik BPHN dalam memperkuat pelaksanaan tugas, khususnya di wilayah melalui Rapat Kerja Teknis Pembinaan Hukum yang digelar secara daring dan luring, Rabu (12/02).
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir bersama Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulfahmi dan jajarannya menyatakan akan mendukung penuh langkah strategis BPHN untuk memperkokoh rencana pembinaan hukum di Wilayah.
“Kanwil Kemenkum Malut siap mendukung penuh BPHN Kemenkum RI di bawah kepemimpinan Ibu Min Usihen dalam menyukseskan pembinaan hukum,” kata Budi Argap Situngkir saat berbincang langsung dengan Min Usihen (Kepala BPHN) secara daring di Aula Gamalama.
Hal itu, terang Budi Argap Situngkir sebagai komitmen jajarannya dalam melaksanakan pembinaan hukum yang berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Min Usihen menyampaikan bahwa BPHN memiliki 6 fokus materi pedoman dalam menyukseskan pelaksanaan pembinaan hukum di wilayah, diantaranya layanan literasi hukum dan JDIH, analisis dan evaluasi peraturan daerah, penyaluran dana dan pengawasan bantuan hukum, pembentukan dan pembinaan pos bantuan hukum desa/kelurahan, penyuluhan hukum di wilayah, dan penyelenggaraan seleksi peserta paralegal justice award.
“Seluruh tugas dan fungsi ini tidak dapat dilakukan oleh BPHN tanpa adanya dukungan dari seluruh Kanwil. Akan ada tantangan dan juga peluang yang akan dihadapi oleh Kakanwil dan Kadiv P3H. Untuk itu saya berharap seluruh Kanwil mampu untuk menemukan solusi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah,” tuturnya.
Min Usihen juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum di wilayah memiliki peran sebagai perpanjangan tangan dari BPHN. Kadiv P3H dalam hal ini lanjut Min, membantu Kakanwil dalam pelaksanaan tugas tentang Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Peraturan Perundang-Undangan.
Di saat yang sama, Min Usihen memberikan apresiasi tinggi terhadap Kanwil yang telah menunjukkan kinerja positif dengan meraih prestasi dalam penyelenggaraan kegiatan BPHN di wilayah. Salah satunya Kanwil Kemenkum Malut berhasil menempatkan diri sebagai Kanwil terbaik tiga kategori penyerapan batuan hukum se Indonesia pada tahun 2024.
Untuk diketahui, Rakernis Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 kali ini diikuti secara daring oleh Kanwil Kemenkum di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Terpantau bersama Kakanwil dan Kadiv P3H mengikuti kegiatan, di antaranya Kabag TU dan Umum, Sarwedi Siregar, JFT dan pelaksana pada bidang pembinaan hukum.
