Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir menjadi pembicara pada acara podcast “Sang Pemimpin” di media nasional Tribun Ternate.
Pada acara bertema Transformasi dan Akselerasi Pelayanan dan Pembinaan Hukum tersebut, Kakanwil Argap Situngkir mengurai secara mendalam sepak terjang dirinya dalam berkarir. Ia bercerita, sebagai seorang anak yang lahir dari ayah yang berprofesi sebagai TNI, kedisiplinan dan nasionalisme terpatri dan membentuk dirinya saat menempuh pendidikan, menjadi ASN, sampai mengemban tugas sebagai Kakanwil.
Presenter Iga almira, melontarkan beberapa pertanyaan terkait tantangan yang dihadapi menjadi nahkoda Kanwil Kemenkum Malut, khususnya dalam implementasi program strategis pelayanan dan pembinaan hukum di Malut. Di antaranya pelayanan kekayaan intelektual, badan usaha, apostille, notaris dan fidusia, sampai pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, dan fasilitasi peraturan perundang-undangan.
“Kanwil Kemenkum Malut sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum, mengemban tugas strategis yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Seperti pembentukan pos bantuan hukum, dan bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum,” ungkap Argap Situngkir, Selasa (21/10).
Dirinya turut menerangkan tentang pentingnya pelayanan kekayaan intelektual seperti hak cipta bagi musisi, penulis, dan civitas akademika kampus, pelindungan merek bagi pelaku usaha dan bisnis, sampai dengan kemudahan pelayanan badan hukum perseroan perorangan bagi pelaku usaha.
“Untuk pos bantuan hukum dan koperasi merah putih telah terbentuk pada 1.185 desa dan kelurahan di Maluku Utara. Ini bentuk negara hadir di tengah seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan akses keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, juga mendorong ekonomi rakyat di daerah,” ungkapnya.
Presenter Iga turut menanyakan perihal tantangan kerja sama bersama stakeholders di Malut. Kaitan dengan itu, Argap Situngkir mengapresiasi sinergi yang sangat baik bersama Forum Pemimpin Daerah (forkopimdah), Aparat Penegak Hukum, maupun mitra kerja di Malut. Percepatan pendirian pos bankum dan koperasi merah putih di Malut cerminan kolaborasi yang sangat baik antara Kemenkum Malut dan stakeholders.
“Saya mengapresiasi sinergi yang sangat baik dari Gubernur Malut, Sherly para Bupati dan Walikota, serta pimpinan kementerian/lembaga serta mitra kerja yang mendukung pelayanan dan pembinaan hukum di Malut,” ungkap Argap Situngkir.
Di akhir perbincangannya, Argap Situngkir menilai Malut akan menjadi daerah maju dan berkeadilan, selain karena faktor pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, semangat kepemimpinan Gubernur Malut dan seluruh pihak dalam menghadirkan keadilan hukum dan ekonomi bagi masyarakat akan dapat diwujudkan.
“Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Maluku Utara pasti menjadi wilayah yang semakin maju dan masyarakatnya sejahtera,” pungkasnya.
