Ternate – Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulfahmi bersama jajaran melaksanakan rapat internal untuk menyusun kalender kerja pada triwulan pertama. Harapannya agar realisasi anggaran tercapai secara optimal.
Langsung dari ruang kerja Zulfahmi, Kamis (16/01), rapat dilaksanakan bersama anggota membahas sinkronisasi rencana kerja dengan bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum.
“Rencana kerja setiap bidang akan dilaksanakan setiap triwulan dengan pencapaian anggaran serta kalender kerja pertriwulan pertama,” ucap Zulfahmi.
Rapat tersebut sebagai tindaklanjut arahan Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir bersama jajaran sebelumnya. Budi Argap Situngkir menyampaikan bahwa kalender kerja Kemenkum Malut termasuk di bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, harus memiliki dampak positif bagi masyarakat.
Untuk itu, Ermin Rasyim dalam bidang FFPDH menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai target realisasi 15%. Rencana kerja bidang fasilitasi produk hukum daerah kata Ermin, akan dilaksanakan dibeberapa kabupaten.
“Di awal Februari, akan dilaksanakan kegiatan harmonisasi dan indeks reformasi hukum. Ini sesuai dengan kalender kerja triwulan pertama,” kata Ermin dihadapan Zulfahmi.
Sementara itu, Anita Safitri pada bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH mengatakan bahwa untuk memenuhi Rencana Penarikan Dana (RDP) pada program pembinaan hukum nasional pada triwulan pertama, akan dilaksanakan beberapa kegiatan.
“Di antaranya, pelaksanaan penandatanganan kontrak bankum dengan OBH terakreditasi, penyuluhan hukum langsung di Kota Ternate, secara tidak langsung melalui radio, sosialisasi paralegal justice award 2025 di Kota Ternate serta kegiatan bantuan hukum litigasi dan non litigasi yang dilaksanakan oleh OBH,” jelas Anita.
Di saat yang sama, Erni Rumasoreng pada bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum menyampaikan bahnwa rencana penarikan dana disesuaikan dengan target yang sudah ditentukan pada triwulan pertama.
“Rencana kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu pendampingan penilaian Indeks Reformasi Hukum di seluruh Kab/Kota di Provinsi Malut,” tutur Erni.
Untuk itu, Zulfahmi meminta agar rencana kerja yang telah disusun agar ditindak lanjuti dengan membentuk tim kerja sehingga target yang telah direncakan dapat segera dilaksanakan.
