Ternate - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir, Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, beserta jajaran mengikuti secara virtual entry meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, Jum’at (31/01).
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Tim Pemeriksa BPK RI atas dedikasi dan komitmennya dalam melakukan fungsi pengawasan keuangan negara untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN),” ujarnya Supratman pada entry meeting yang turut dihadiri jajaran Kemenko, Kemenkum, Kemenimipas, dan Kemenham.
Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo melalui pengelolaan belanja yang efektif. Tujuannya menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas yang dapat diukur, peningkatan devisa, pengembangan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara.
“Tujuan dari pemeriksaan ini adalah memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2024, dengan mempertimbangkan efektivitas, kepatuhan, kecukupan, dan kesesuaian laporan keuangan yang disusun,” ujar Nyoman.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti semua arahan yang diberikan dalam pertemuan tersebut dan memastikan implementasinya dengan baik. Budi Argap Situngkir mendorong jajarannya agar dapat melaksanakan kegiatan secara profesional dan akuntabel. Sehingga anggaran negara yang dikeluarkan memberikan outcome dan dampak kepada masyarakat.
“Kita harus pastikan bahwa setiap anggaran negara yang dipakai harus memiliki dampak dan manfaat kepada masyarakat, sebagai bagian mendukung Asta Cita Bapak Presiden,” pungkas Budi Argap Situngkir.
