Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) menerima audiensi dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara dalam rangka mendorong program strategis Kementerian Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi I DPRD Maluku Utara sebagai mitra strategis mendukung program pemerintah.
"Kami siap berkolaborasi bersama komisi I DPRD Maluku Utara dalam perlindungan hukum mewujudkan program presiden diantaranya Koperasi Merah Putih, UMKM Merek Kolektif, Pos Bantuan Hukum, dan lainnya, ujar Argap Situngkir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin beserta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, Kamis (02/04).
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, menyatakan dukungannya yang menjadi program serta visi dan misi Presiden, khususnya di bidang perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat.
“Komisi I berkomitmen mendukung serta mengawasi seluruh program visi misi Presiden, terutama dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, optimalisasi Pos Bantuan Hukum dan lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa yang menjadi bagian dari program presiden pemberdayaan ekonomi masyarakat terus didorong melalui penguatan koperasi pedesaan (Kopepdes) serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Tiga program Presiden, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda menjadi perhatian kami. Hal ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara. Kami meyakini program-program tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui penguatan Koperasi Merah Putih,” terangnya.
Dengan pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Maluku Utara terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
