Labuha- Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah merupakan kebijakan daerah dalam perencanaan penyusunan produk hukum daerah mengenai daftar peraturan daerah yang akan dibuat dalam waktu satu tahun agar menjadi terencana, terpadu dan sistematis. Di tahun 2024 tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara melaksanakan pendampingan penyusunan legislasi daerah di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan (Selasa, 26 03 2024).

Program legislasi daerah atau yang disebut dengan Propemperda telah diperoleh di tahun 2023, sedangkan untuk di tahun 2024 masih dibahas untuk masuk ke dalam propemperda, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Risalah, Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan. Faisal Daud Berkaitan dengan hal tersebut, beliau juga mengatakan bahwa sekretariat berfungsi untuk memperlancar tugas DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dalam penyiapan dan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.

Dalam kesempatan itu hadir sebagai peserta adalah pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Acara di buka oleh Sekretaris DPRD dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Risalah, Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Faisal Hi Daud bertempat di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA).

Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara diwakili oleh Kepala Bidang Hukum, Kepala Sub. Bidang Fasiltasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Kepala Bidang Hukum dalam arahannya menguraikan terkait mekanisme penyusunan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DPRD Kabupaten Halmahera Selatan memberikan apresiasi dan terima kasih ke pada Kanwil Kemenkumham Maluku Utara atas pelaksanaan kegiatan ini dan berharap dapat terus bekerja sama dalam penyusunan peraturan daerah.

Ternate – Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., S.H., M.H membagikan petunjuk tentang cara terbaik dalam menggapai motto 3+1 pemasyarakatan maju.

Tips tersebut disampaikan Imam saat melakukan kunjungan kerja di Lapas Kelas IIA Ternate, Rutan Kelas IIB Ternate, dan LPP Kelas III Ternate, Rabu (27/3/2024). Turut serta mendampingi Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto, Kadiv Pemasyarakatan, Hensah, Kadiv Administrasi, Andi Basmal, dan Kadiv Keimigrasian, Ian Fidihanto Markos.

“Motto pemasyarakatan maju yaitu deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, pemberantasan narkoba, dan sinergi dengan APH, serta back to basics. Cara terbaik melaksanakan kunci pemasyarakatan maju adalah dengan menghadirkan inovasi dalam setiap pelaksanaannya,” terang Imam.

Kunjungan di Rutan Ternate
Saat melakukan penguatan kepada jajaran Rutan Ternate, mantan Kakanwil Kemenkumham Sumut itu menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pelayanan tahanan, pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan adalah kunci pemasyarakatan maju.

Kunjungan di Lapas Ternate
Setelah berkunjung ke Rutan Ternate, Imam yang didampingi Kakanwil dan Pimpinan Tinggi Pratama kemudian bertolak ke Lapas Ternate. Dalam arahannya, Imam mengingatkan agar peningkatan pengamanan di lapas pada bulan Ramadhan harus ditingkatkan.

Dirinya berharap seluruh pegawai dapat memberikan kontribusi aktif dalam menerapkan tusi pemasyarakatan serta tetap semangat dan selalu waspada dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Kunjungan di LPP Ternate
Imam kemudian melanjutkan kunjungannya di LPP Kelas III Ternate. Dalam arahannya, Imam berharap agar kegiatan pembinaan terhadap WBP dapat terus dilaksanakan.

Kunjungan kerja Pejabat Fungsional Ahli Utama Pembimbing Kemasyarakatan Ditjen Pemasyarakatan ke Bumi Moloku Kie Raha kali ini berdasarkan surat perintah Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan Nomor PAS.1-KP.04.01-1006 tentang Telaah Kebijakan Program Pemasyarakatan.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Jailolo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melalui Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Burhan Hadad didampingi Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Hukum dan HAM, Erni Rumasoreng, dan Jajaran melakukan koordinasi dan Sosialisasi Penilaian Indeks Reformsi Hukum (IRH) bagi Tim Asesor dan Tim Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Kedatangan Tim Kantor Wilayah(Kanwil) Kemenkumham Maluku Utara disambut hangat oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat(Halbar), Jason Kalopas Lalomo beserta jajaran Tim Kerja IRH bertempat di Ruang Bagian Hukum dan Organisasi Sekda Halbar.

Kemenkumham Maluku Utara selaku sekretariat wilayah bertugas melakukan sosialisasi, pendampingan, memverifikasi langkah awal dari data dukung serta memvalidasi nilai awal dari tim penilai nasional.

Dimana IRH sebagai instrumen untuk mengukur "Reformasi Hukum" melalui identifikasi/pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi nasional dengan sasaran strategis diharapkan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel.

Burhani Hadad selaku Kepala Bidang HAM mengungkapkan , dengan adanya sosialisasi dan pendampingan ini diharapkan seluruh Tim Kerja IRH dan Tim Assesor IRH Pemda Kab Halmahera Barat agar lebih bersemangat untuk terus berupaya melengkapi seluruh variabel pemenuhan data dukung penilaian IRH pada tahun ini serta kualitas kebijakan dan regulasi pada Pemerintah Daerah bisa meningkat, sehingga IRH bisa mencapai nilai yang optimal dan mencapai target 100% di Tahun 2024.

Ternate – Kanwil Kemenkumhmam Malut mendorong penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIMWas) 3.0 sebagai basis data hukuman disiplin pegawai di lingkungan Kemenkumham RI untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Kadiv Administrasi Andi Basmal usai mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Hukuman Disiplin melalui aplikasi SIMWas 3.0 yang diselenggarakan oleh Itjen Kemenkumham RI secara virtual, Selasa (26/3/2024).

“Aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai basis/bank data yang menampung riwayat hukuman disiplin pegawai. Dengan mengoptimalkan aplikasi yang dilahirkan oleh Itjen, pekerjaan jadi lebih mudah dan sifatnya paperless,” terang Basmal saat ditemui di Ruang Rapat.

Plh. Sekretaris Itjen Kemenkumham RI, Lilik Sujandi menyampaikan, agar rekonsiliasi dan pemutakhiran data dapat berjalan lancer sebagaimana mestinya serta bermanfaat dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.

Sementara itu, Ketua Pokja Humas dan Sistem Informasi Pengawasan, Slamet Iman Santoso, melaporkan bahwa Itjen Kemenkumham RI memperkuat tugas dan fungsi pengawasan melalui pengembangan aplikasi SIMWas yang dapat digunakan oleh satker dan Kanwil.

“Terdapat 3 manajemen data yang dikelola dalam aplikasi ini. Pertama manajemen pengawasan internal, Kedua manajemen pengawasan eksternal, dan Ketiga Manajemen Hukuman Disiplin Pegawai,” ungkapnya.

Rekonsiliasi dan pemutakhiran data berlangsung selama 3 hari untuk menyamakan persepsi penyelenggaraan disiplin. Kanwil Kemenkumham Malut mengikuti kegiatan secara virtual dari ruang rapat lantai 2 yang diikuti Kabag Umum, M. Kasim Umasangadji, Kasubag Kepegawaian dan TU, Mahany Rahim dan staf.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)