Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menghadiri Rapat Persiapan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Secara Nasional secara daring bertempat di Aula Gamala Senin, (23/02).
Rapat ini diselenggarakan untuk mengoptimalkan program Posbankum di seluruh kantor wilayah hukum, yang merupakan bagian dari program prioritas kerangka Asta cita Presiden Republik dalam memperkuat supermasi hukum.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum (BPHN( Kementerian Hukum, Constantinus Kristomo, menyatakan bahwa berdasarkan data entry yang telah dihimpun, pembentukan Posbankum secara nasional telah mencapai hampir 100 persen.
“Pos Bantuan Hukum Hampir 100% Posbankum di seluruh Indonesia telah terbentuk. Ini menjadi capaian yang sangat baik. Target pembentukan Posbankum di seluruh titik desa dan kelurahan diharapkan tuntas pada awal April,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan kepada seluruh jajaran di kantor wilayah bahwa puncak peresmian Posbankum tersebut sekaligus memastikan tersedianya layanan hukum gratis bagi masyarakat yang menjadi prioritas Presiden.
"Kepada jajaran kantor wilayah agar segera melakukan persiapan percepatan dan memastikan seluruh Posbankum terbentuk diawal April kedepan. Puncak peresmian Posbankum secara nasional direncanakan akan dilaksanakan pada 8 April mendatang," ujarnya.
"Layanan tersebut meliputi konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum non-litigasi (di luar pengadilan), penyusunan dokumen hukum, serta rujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi," tambahnya.
Terpisah, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyatakan kesiapannya bersama jajaran Kanwil Kemenkum Malut meningkatkan entri data layanan posbantuan hukum guna memastikan pemberian Posbankum berjalan optimal.
“Kanwil Kemenkum Malut saat ini terus berupaya memastikan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa maupun pelosok yang telah dibentuk terintegrasi secara digital. Kami juga akan memaksimalkan kesiapan penyelesaian perkara hingga puncak peresmian Posbankum secara nasional pada April mendatang,” terang Argap Situngkir.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Fitriana Kusuma, diikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, bersama jajaran Kemenkum Malut.
