Ternate - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan bahwa pelatihan kepemimpinan bukan sekadar agenda pengembangan kompetensi, melainkan bagian dari amanat besar Asta Cita untuk melahirkan pemimpin dengan visi strategis yang berakar kuat pada nilai kebangsaan.
Hal itu disampaikan Gusti Ayu saat membuka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 208 Tahun Anggaran 2026 yang mengusung tema “Kampus Pengayoman Pancasila”. Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan pemimpin pengawas yang adaptif, berintegritas, dan visioner untuk menjawab tantangan birokrasi masa depan.
“Pelatihan kepemimpinan yang kita selenggarakan diarahkan untuk membentuk sosok pemimpin yang berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila,” ujar Gusti Ayu.
Menurutnya, nilai tersebut harus tercermin dalam karakter pemimpin yang mampu menjaga integritas, membangun kolaborasi lintas sektor, memberikan pelayanan yang adil, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Sosok pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan untuk mewujudkan birokrasi yang cerdas, responsif, dan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
Ia juga mengingatkan bahwa model pembelajaran jarak jauh menjadi tantangan tersendiri bagi peserta, khususnya dalam menjaga disiplin dan manajemen waktu. “Ruang virtual tidak boleh mengurangi esensi dan kualitas proses belajar. Justru di sinilah kedisiplinan dan komitmen peserta diuji,” tegasnya.
Kakanwil Kemenkum Malut mengapresiasi program pelatihan oleh BPSDM yang diikuti 40 peserta dengan. Argap berharap pelatihan PKP angkatan 208 ini membentuk karakter pemimpin yang visioner, inovatif, dan berintegritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Malut.
“Kami mendukung upaya melahirkan pemimpin-pemimpin visioner yang dapat berkontribusi membawa organisasi Kementerian Hukum lebih maju dan berdampak melalui layanan hukum yang diberikan,” ujar Argap.
Senada, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, La Dariani mengatakan bahwa PKP dari BPSDM ini sangat penting dalam memberikan penguatan tentang kepemimpinan yang dibutuhkan organisasi.
Adapun peserta PKP 208 dari Kemenkum Malut, yakni Ridwan Lobubun selaku Ketua Tim Komunikasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi. Dirinya akan mengikuti total 907 jam pelajaran (JP) atau setara 104 hari pelatihan tersebut melalui pembelajaran mandiri, pembelajaran jarak jauh dalam tiga tahap, pembangunan komitmen bersama, hingga implementasi aksi perubahan pelayanan publik selama 60 hari kalender di unit kerja masing-masing.
Dari sisi tenaga pengajar, pelatihan ini melibatkan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari pejabat Kementerian Hukum, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Lembaga Administrasi Negara (LAN), widyaiswara BPSDM Hukum, hingga para pakar dan praktisi.
