Jakarta – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, melaporkan kemajuan penegasan status kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa dokumen di luar negeri. Data terbaru per Mei 2025 tercatat 53.579 permohonan penegasan status, dengan rincian 45.126 kasus di Malaysia, 5.275 di Arab Saudi, 2.762 di Filipina, dan 416 di Timor Leste.
Widodo menyebut, Permenkum Nomor 6 Tahun 2025 yang terbit 14 Februari lalu menjadi dasar percepatan penegasan status kewarganegaraan. Melalui kolaborasi dengan Perwakilan RI di luar negeri, proses verifikasi dan publikasi Surat Keterangan Status Kewarganegaraan (SKSK) kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
Layanan elektronik penegasan status kewarganegaraan memastikan verifikasi dokumen dan wawancara langsung oleh Perwakilan RI sebelum diteruskan ke Ditjen AHU. Sistem ini mempercepat proses dan memberikan kepastian hukum bagi WNI di luar negeri.
“Hingga kini, Ditjen AHU telah menyelesaikan penegasan status kewarganegaraan sebanyak 45.126 kasus di Malaysia, 5.275 kasus di Arab Saudi, 2.762 kasus di Filipina, dan 416 kasus di Timor Leste. Namun, tantangan tetap ada, terutama rendahnya kesadaran dokumentasi dan tingginya arus migrasi ilegal yang masih menjadi kendala di lapangan” ujar Widodo (20/05/2025).
Kementerian Hukum melalui Ditjen AHU menjawab tantangan tersebut dengan langkah-langkah optimis dengan memperkuat sosialisasi melalui lokakarya dan panduan bagi Perwakilan RI, terutama di negara dengan populasi WNI tinggi.
“Ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan upaya menyelamatkan hak dasar warga negara dan melindungi martabat bangsa,” tegas Widodo.
Adanya rencana moratorium pencabutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, saat ini Ditjen AHU menyiapkan mekanisme pembukaan penegasan status kewarganegaraan untuk mengantisipasi tidak adanya izin. Upaya ini juga diselaraskan dengan program sosialisasi dokumentasi kewarganegaraan bagi PMI agar terhindar dari risiko ketiadaan identitas.
“Langkah ini mendukung program prioritas pemerintah khususnya dalam memperkuat perlindungan WNI di luar negeri yang juga bisa berdampak positif langsung pada kontribusi peningkatan devisa negara,” pungkas Widodo.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mendukung langkah strategis Kemenkum melalui Ditjen AHU dalam layanan elektronik penegasan status kewarganegaraan untuk mempercepat proses dan memberikan kepastian hukum bagi WNI di luar negeri.
“Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah kaitan dengan perlindungan WNI di luar negeri,” pungkas Argap Situngkir.
